Tim Terpadu Nyatakan Pulau Komodo Tetap Terbuka untuk Wisatawan

Pada kawasan Taman Nasional Komodo terdapat tiga desa dengan jumlah penduduk sekitar 4.842 jiwa. Pada Pulau Komodo terdapat 1 desa, yaitu Desa Komodo (1.818 jiwa) yang termasuk dalam Zona Khusus Permukiman seluas 17,6 ha, berdasarkan SK Dirjen PHKA Nomor: SK.21/IV-SET/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang sekitar 68% masyarakatnya bermata pencarian pada bidang usaha pariwisata, mulai tour guide, pengelola homestay, kapal wisata, pengrajin patung maupun penjual suvenir. 

Sementara itu, pada Pulau Rinca terdapat 2 Desa yaitu Desa Papagarang (1.417 jiwa) dan Desa Pasir Panjang (1.607 jiwa) yang penduduknya bermata pencarian utama sebagai nelayan. 

Sejak 5 tahun terakhir jumlah wisatawan ke Taman Nasional Komodo terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2014 tercatat 80.626 wisatawan dan pada 2015 tercatat 95.401 wisatawan. Untuk 2016 tercatat 107.711 wisatawan dengan 11,60% di antaranya menggunakan kapal cruise; pada 2017 tercatat 125.069 wisatawan dengan 70% di antaranya menggunakan kapal cruise; serta pada 2018 tercatat 176.830 wisatawan dengan 9,17% menggunakan kapal cruise. Data terakhir, dalam bulan Agustus 2019 tercatat 107 cruise wisatawan datang ke Taman Nasional Komodo. 

Meningkatnya kunjungan ke Taman Nasional Komodo memicu pertumbuhan dunia usaha yang terkait dengan kepariwisataan di Labuan Bajo, seperti perhotelan, jasa transportasi, dan tur operator. Saat ini terdapat 84 unit hotel (47 berbintang, 17 melati, 19 losmen dan 1 hostel), fasilitas kuliner di 72 lokasi (38 restoran dan 34 rumah makan), fasilitas angkutan laut seperti kapal motor (813 unit), perahu motor tempel (216 unit), dan perahu tanpa motor (576 unit). Sedangkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekowisata di Taman Nasional Komodo tercatat antara lain 67 pemandu wisata, 120 pedagang suvenir, dan 60 pengrajin patung komodo.

Berdasarkan hasil monitoring populasi komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo dan Komodo Survival Program (KSP) didapatkan bahwa populasi komodo selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dengan tren yang relatif stabil antara 2.400-3.000 ekor.

Pada area pemanfaatan wisata yang terdapat di TN Komodo, yakni di Loh Liang Pulau Komodo dan Loh Buaya Pulau Rinca dalam kurung waktu 16 tahun terakhir (2003-2019), populasi komodo relatif stabil antara 75-105 ekor di Loh Liang dan 52-72 ekor di Loh Buaya. Adanya aktivitas kunjungan wisatawan ke area wisata di Taman Nasional Komodo tidak menjadi sebab menurunnya populasi komodo.

Penutupan Pulau Komodo akan menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha wisata, seperti pemilik hotel, restoran, tur operator, sarana transportasi, pemandu wisata, dan souvenir shop. Khusus untuk Pulau Komodo akan menghentikan pendapatan sekitar 144 pedagang cendera mata, 51 pemandu wisata, 65 pengrajin patung, 13 kelompok pemilik homestay, 19 usaha transportasi laut, serta 42 kelompok kuliner.

Berdasarkan kunjungan tim terpadu pada 15 Agustus 2019 ke Desa Komodo di Pulau Komodo, secara nyata tim terpadu melihat kenyataan bahwa masyarakat Desa Komodo menolak wacana penutupan Pulau Komodo, yang dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi untuk menyampaikan pernyataan sikap penolakan terhadap adanya wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi penduduk dari Pulau Komodo.

Mereka menyatakan telah tinggal di lokasi tersebut secara turun-menurun sejak sebelum penetapan Taman Nasional. Hal ini sesuai dengan hasil ekspedisi Douglas Burden yang mencatat bahwa pada 1926 terdapat permukiman di Pulau Komodo dengan 40 keluarga. 

Dari sisi pengelolaan, Taman Nasional Komodo harus dikelola dengan berbasis ekosistem (ecosystem base management). Masyarakat Desa Komodo merupakan salah satu unsur dari ekosistem Pulau Komodo sehingga pengelolaannya harus menjadi satu kesatuan (integrated management). 

Pembangunan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan tujuan wisata alam eksklusif dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana-prasarana dan jasa wisata alam yang mempunyai kualitas berstandar internasional, serta didukung tersedianya fasilitas umum yang dibutuhkan wisatawan di luar kawasan taman nasional, seperti sarana akomodasi, transportasi, informasi, hiburan, dan perbankan. 

Oleh sebab itu, pengelolaan Taman Nasional Komodo harus terintegrasi dengan pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo. Hal ini sesuai dengan pendapat Miller and Hamilton (1999) bahwa pengelolaan kawasan konservasi perlu diintegrasikan dengan lanskap yang lebih luas. Saat ini sedang disusun ITMP (Integrated Tourism Master Plan) Labuan Bajo-Flores yang akan diselesaikan pada 2020.

Berdasarkan Rapat Terbatas pada 30 September 2019 di Kemenko Kemaritiman yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat, telah disepakati untuk tidak dilakukan penutupan Pulau Komodo, tidak ada relokasi penduduk, tetapi akan dilakukan kerja sama konkuren penataan wisata alam. 

Pada prinsipnya, keputusan sesuai dengan hasil kajian tim terpadu, yaitu Pulau Komodo tidak perlu ditutup karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penutupan baik ditinjau dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Pendekatan MAB dan World Heritage, serta pendekatan baru IUCN dalam pengelolaan kawasan konservasi menghormati hak-hak masyarakat lokal, menjadi alasan tidak perlunya relokasi penduduk dari Pulau Komodo. 

Jika masyarakat Desa Komodo direlokasi, akan menurunkan citra Indonesia di mata internasional karena negara tidak memberikan perlindungan kepada warga atas hak asasi manusia (HAM).