Menteri PAN-RB Ungkap Penyebab Serapan APBD 2022 Rendah

05 Des 2022, 15:45 WIB

MenPAN-RB Azwar Anas (tengah) saat berbincang dengan Forum Pemred (IDN Times/Uni Lubis)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB), Azwar Anas, menjelaskan alasan serapan APBD 2022 rendah. Dia mengatakan, hal itu terjadi karena keterlambatan petunjuk teknis (juknis) dana alokasi khusus (DAK).

"Terkait dengan penyerapan anggaran, kan tren anggaran bertambah, tetapi memang juknis DAK datangnya agak di tengah jalan," ujar Azwar saat berbincang dengan Forum Pemred di Jakarta, Senin (5/12/2022).

"Kemarin ketemu bupati-bupati, kenapa penyerapan anggarannya rendah? Karena juknis DAK sebagian turun di tengah, bahkan ada perubahan, sehingga gak mau nyerap," sambungnya.

1. Harap daerah segera terapkan e-katalog

MenPAN-RB Azwar Anas (tengah) saat berbincang dengan Forum Pemred (IDN Times/Uni Lubis)

Dalam kesempatan itu, Azwar berharap pemerintah daerah segera menerapkan digitalisasi anggaran. salah satunya dengan menggunakan e-katalog.

"Mudah-mudahan nanti dengan ini, maka diwajibkan apa yang disebut e-katalog, ini menjadi salah satu alternatif jalan cepat, inovasi itu kan jalan terpendek untuk mencapai tujuan, e-katalog ini kalau produk masuk berapapun nilainya gak perlu lelang," kata dia.

Dia berharap, dengan adanya e-katalog, semua pihak dapat melakukan pengawasan dengan baik. Sebab, harga dan jumlah pengadaanya bisa dilihat di e-katalog.

"Sehingga, kalau e-katalog ini jalan di triwulan. sudah ada penyerapan, karena aspal bisa di e-katalog, pembangunan bisa e-katalog dan seterusnya," ucap dia.

2. Pemerintah minta daerah genjot serapan APBD 2022

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendorong pemerintah daerah yang realisasi APBD 2022 masih rendah untuk segera disalurkan. Terlebih, saat ini sudah masuk akhir tahun.

"Kita dorong Desember ini harus digenjot," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

3. Airlangga bicara sanksi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Dia mengatakan, pemerintah bisa saja memberi sanksi kepada pemerintah daerah yang realisasi APBD-nya masih rendah. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci sanksi tersebut.

"Tentu untuk tahun depan (sanksi)," kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, kendala serapan APBD karena terdampak pandemik COVID-19. Menurutnya, ada sejumlah anggaran yang harus dialihkan untuk penanganan pandemik COVID-19.

"Kemudian kita minta alihkan untuk program lain, termasuk penanganan subsidi transportasi agar biaya angka inflasi tak meningkat. Kemarin kita sudah rapatkan 15 daerah yang inflasinya lebih tinggi dari nasional," kata dia.