Meutya: Kebijakan AI Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

11 Feb 2025, 10:38 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid dalam sambutannya di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, Minggu (9/2/2025) (Dok. Humas Komdigi)

Intinya sih...

Indonesia komitmen dalam membangun tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan berimbang
Menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global
Indonesia mendorong kebijakan AI berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid mengungkapkan, Indonesia punya komitmen dalam membangun tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan berimbang.

Hal ini dia sampaikan di Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit yang berlangsung di Paris pada 9 Februari 2025. Dia mengungkapkan peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju dalam kebijakan AI global.

"Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia," kata Meutya Hafid dalam sambutannya di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, dikutip Selasa (11/2/2025).

1. AI jadi kekuatan transformatif dalam ekonomi global

Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) (IDN Times/Misrohatun)

Dalam forum ini, Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI. Indonesia juga mendukung upaya memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI, yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

"AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua," kata Meutya.

2. Kebijakan AI dengan prinsip keadilan hingga keamanan

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam wawancara cegat dengan wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Indonesia, kata dia, juga mendorong kebijakan AI yang berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.

"Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," kata Meutya.

3. Dihadiri Presiden Prancis Emmanuele Macron

Presiden Prancis Emmanuel Macron (Spc. Thurnapuf Valle, Public domain, via Wikimedia Commons)

Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.