Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, mendorong agar pemilihan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar yang digelar dalam rapat pleno pada Selasa (13/8/2024), tak perlu dilakukan lewat voting. Politikus perempuan yang juga Ketua Komisi I DPR itu menyarankan agar para wakil ketua umum di Partai Golkar menempuh jalur musyawarah mufakat saja.
"Saya menyarankan agar para waketum untuk duduk bersama dan melakukan musyawarah mufakat untuk (menunjuk) Plt ketum. Sehingga, rapat pleno bisa berjalan kondusif," ujar Meutya di dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).
Menurutnya, para kader masih terkejut dengan keputusan ketua umum yang mundur pada akhir pekan lalu. "Jangan dipaksa untuk melakukan voting," katanya.
Ia juga mengingatkan agar soliditas tetap dijaga. Sebab, dengan tetap berpegang pada soliditas maka para calon yang akan berkontestasi tetap menjaga dengan cara yang bermartabat.