Millennial Sebut Pasukan Komcad Hanya Program Buang-buang Anggaran

30 Jan 2021, 14:48 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan tengah menyusun mekanisme untuk merekrut 25 ribu anak muda agar bergabung menjadi tentara komponen cadangan (Komcad). Meski menuai protes dari beberapa pihak, pemerintah tetap berencana membuka pendaftaran pada 2021. Kemenhan menjelaskan program ini merupakan bagian dari aksi bela dan cinta terhadap negara.

Salah satu kriteria yang akan ditetapkan ketika rekrutmen dibuka yakni usianya berusia 18 hingga 35 tahun. Pelamar boleh perempuan atau laki-laki dan akan dilakukan seleksi.

IDN Times sempat berbincang dengan tiga millennial mengenai program yang disebut KomCad tersebut. Dari tiga millennial itu, hanya satu yang pernah mendengar mengenai program Komcad. Namun ketiganya menolak untuk bergabung dengan program Komcad.

Bintang (24) yang kini masih berstatus mahasiswa mengatakan tak berminat karena manfaat yang dia peroleh tidak sepadan dengan yang akan diberikan oleh negara. Apalagi untuk kepentingan jangka panjang.

"Lagi pula, Indonesia kan masih dalam posisi yang aman, di mana keamanan negara saat ini tidak menjadi prioritas," ungkap Bintang melalui pesan pendek pada Kamis, 28 Januari 2021.

Senada dengan Bintang, Hapsari (29) turut menilai bagi negara berkembang memperkuat sektor militer bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Alih-alih memperkuat militer, ia mengusulkan agar dana yang akan dikeluarkan untuk program Komcad digunakan bagi sektor pendidikan atau membangun kesadaran menghadapi bencana.

"Konsep Komcad ini kan seperti hubungan tanpa status. Kita ibarat diberi harapan palsu oleh pemerintah. Output (programnya) gak jelas, impact dan matriksnya juga gak ada. Jadi, ini tuh kayak program yang buang-buang anggaran aja," tutur dia yang dihubungi melalui telepon pada Kamis kemarin.

Bukan hanya itu, millennials mengaku khawatir bila warga sipil difasilitasi dan diberi pelatihan militer oleh pemerintah. Mengapa?

1. Millennial khawatir warga sipil yang diberi pelatihan militer malah timbulkan konflik baru

Default Image IDN

Hapsari mempertanyakan ketika nanti pendaftaran untuk tentara komponen cadangan dibuka, siapa yang akan mengawasi usai mereka diberi pelatihan militer. Sebab, latar belakang individu yang melamar terlalu beragam.

"Bisa saja kan yang mendaftar dulunya adalah residivis. Jangan-jangan bila residivis diloloskan dan diberi pelatihan cara memegang senjata malah menciptakan konflik baru," kata perempuan yang bekerja di kampus negeri itu.

Selain itu, orang-orang yang sudah dilatih itu bisa disalahgunakan oleh penguasa dan tercipta kelompok lain seperti Front Pembela Islam (FPI). Menurut Hapsari, akan lebih bermanfaat bila programnya mengenai pendidikan. Sebab, hal itu yang lebih dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

"Sebagai millennial, saya gak mengerti urgensinya apa. Negara gak lagi dalam kondisi genting. Kalau disebut mau bela negara, apa lagi yang mau dibela? Perang juga sudah gak ada. It's not really relevant idea in the 21st century. Konsep bela negara itu abstrak di pikiran saya," tutur dia lagi.

Senada dengan Hapsari, Diana (26) juga mengaku khawatir akan terjadi konflik horizontal baru antar warga bila tidak ada yang memonitor orang-orang yang sudah mengikuti program Komcad. "Kalau yang diberikan pelatihan itu orang yang salah, apa gak makin pusing itu pemerintah? Bisa jadi malah seperti laskar FPI kedua. Apa nanti gak makin gontok-gontokan itu yang di (masyarakat) bawah?" ujar perempuan yang kini bekerja di institusi pemerintahan.

Hapsari dan Diana sepakat ketimbang membuka program Komponen Cadangan, lebih baik anggaran yang ada dimanfaatkan untuk memperkuat personel TNI. Salah satu caranya dengan menambah jumlah orang yang direkrut untuk jadi pasukan TNI. "Indonesia gak akan kekurangan minat kok untuk mendaftar masuk ke TNI," tutur Diana.

2. Tak perlu membuka Komcad untuk mengerahkan warga terlibat mengatasi dampak bencana

Ilustrasi (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Diana juga menyebut Indonesia tidak akan kekurangan orang-orang yang bersedia membantu bila bencana alam terjadi. Seandainya Indonesia benar-benar diliputi peperangan sekalipun, akan selalu ada warga yang dengan sukarela membantu militer dan kepolisian. Hal itu bisa terjadi tanpa perlu membuka program Komponen Cadangan.

"Orang Indonesia itu rasa nasionalismenya masih tinggi kok dan gak akan kekurangan orang baik. Pasti akan ada yang bersedia membantu," kata Diana.

Lantaran memiliki rasa nasionalisme yang tinggi itu, Diana menduga pendaftaran Komcad nanti akan dibanjiri pelamar. Apalagi diiming-imingi diberi gaji selama tiga bulan. Meski nominalnya belum diketahui.

"Dalam sejam dibuka aja, pasti sudah penuh pendaftar. Tapi, tetap saja program ini menurut ku menghambur-hamburkan uang negara," ujarnya lagi.

Sementara, Hapsari mengusulkan agar membuat pilot project dulu untuk Komponen Cadangan. Konsekuensinya yang dibolehkan mendaftar lebih sedikit. Dari program awal itu kemudian dievaluasi hasilnya oleh Kementerian Pertahanan.

"Karena kita nantinya akan mengeluarkan dana yang besar, tapi gak tahu apakah program ini memberi manfaat atau tidak ke publik," ungkap Hapsari.

3. Kemenhan diusulkan fokus saja memperkuat pasukan TNI

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (ANTARA FOTO)

Millennials sepakat daripada membuang-buang anggaran melalui program Komponen Cadangan (Komcad), sebaiknya dana yang ada digunakan untuk memperkuat personel TNI. Diana pun mempertanyakan untuk apa terburu-buru membuka pendaftaran program pasukan Komcad.

"Mending dananya digunakan untuk beli alutsista yang canggih-canggih itu, karena udah ada beberapa peristiwa di mana kita kebobolan. Seperti ditemukan drone (bawah laut) kemarin," kata Diana.

Lagi pula, menurut dia, jika personel TNI yang dilatih maka ketika butuh untuk dimobilisasi, mereka tidak bisa menolak. Berbeda dengan pasukan Komcad yang malah diancam bui empat tahun bila menolak penugasan.

"Jadi, menurut saya, mending rekrut lebih banyak personel TNI," tutur dia.

Sedangkan, Hapsari tetap berkukuh melihat program Komcad lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat untuk publik. "Mungkin berbeda kalau program yang mau dibuat itu sosialisasi bagi warga yang terdampak bencana ya. Dananya juga bisa digunakan untuk memperbaiki tanggap darurat bencana," ujarnya.