Millennials, Ini Lho Maksud dari Pencucian Uang, Sudah Tahu Belum?

Meski cara pelaku korupsi cukup kompleks, PPATK memiliki alat yang bisa mengetahui transaksi tersebut.

"Jadi tidak berhenti dari orang yang melakukan transaksi, kita trace terus, kita cari di lapangan apa hubungan satu transaksi dengan transaksi lainnya," katanya.

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu wadah pelaku tindak pidana pencucian (TPPU) beraksi. Sejak tahun 2013, pihaknya sudah memprediksi terjadi perubahan dari transaksi konvensional ke transaksi yang berbasis teknologi informasi.

"Yang namanya fintech dan teknologi finansial itu sudah diprediksi akan menjadi salah satu vehicle oleh para penjahat itu, untuk melakukan pencucian uang," ujar Ivan.

Meski begitu, Ivan menegaskan pihaknya sudah mengantisipasinya. PPATK juga bekerja sama dengan 18 stakeholders terkait seperti OJK, BI, KPK, Kepolisian, Bappebti, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan sebagainya.

PPATK tidak sama dengan aparat penegak hukum (APH). Jika APH fokus menindak pelaku, PPATK fokus dalam follow the money.

"Kita membantu teman-teman penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dari sisi men-trace harta-harta ilegal yang dicuci oleh pelaku tindak pidana asalnya," katanya.

Selama 15 tahun berkarier di PPATK, para pelaku pencucian uang, kata Ivan, menggunakan banyak cara. Seperti cross border atau lintas wilayah, menggunakan pihak-pihak yang berbeda (nominee) atau orang boneka dan akun tersembunyi dengan menggunakan beberapa penyedia jasa keuangan yang berbeda.

"Itu komplikasinya sangat banyak. Jadi ada kasus yang kita bisa buktikan bahwa si pejabat negara ini melakukan korupsi tapi dicuci dalam 21 lapis. Pada lapisan ke-22 itu baru ketahuan bahwa uang itu kembali lagi ke dia. Nah itu yang menantang sekali," ungkapnya.

"Jadi dalam penanganan kasus, itu bisa cepat cuma seminggu, bisa sebulan, bahkan bisa tahunan. Jadi tergantung komplikasi di dalam," sambungnya.

Ivan melanjutkan, setiap kasus memiliki tantangan khusus. Dia mencontohkan, PPATK pernah mendalami satu kasus TPPU yang ternyata terjadi di 12 negara.

"Kami datangi ke mana dia melakukan transaksi, cross border-nya ke mana, komplikasinya sangat banyak. Tapi segala sesuatunya dengan kerja sama yang baik, dengan pekerjaan yang sistematis, metodologi yang benar, kita pikir tidak ada kendala lah untuk me-recover semua hal yang dibutuhkan untuk menjaga integritas sistem keuangan Indonesia," jelasnya.

Jika transaksi TPPU terjadi di luar negeri, PPATK di Indonesia bakal bekerja sama dengan PPATK di negara-negara lain. Mereka akan saling bertukar informasi terkait dugaan TPPU tersebut.

"Mereka nanti akan jawab tuh transaksinya seperti apa, mereka akan olah di sana. PPATK juga begitu, mengelola transaksi berdasarkan informasi yang didapat dari PPATK luar negeri atau FIU (Financial Intelligence Unit) luar negeri," kata Ivan.

Ivan mengungkapkan, sejak tahun 2003 hingga 2020, PPATK menerima banyak laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi ke uang tunai, laporan lintas batas dan laporan transaksi keluar negeri.

"PPATK sudah menerima hampir 80 juta laporan. Ini menjelang 100 (juta laporan) yang belum masuk ke dalam sistem kita. Jadi kalau dirata-ratakan, PPATK per jamnya itu menerima 6.000 laporan," ungkap Ivan.

Setelah menerima laporan, PPATK akan mengolahnya terlebih dahulu. Bahkan, 80 juta laporan itu diperiksa semuanya. Akan tetapi, semua laporan tersebut tidak bisa langsung dikategorikan ada unsur tindak pidana.

"Tapi dalam setiap data itu bisa terjadi yang melakukan itu adalah para pelaku tindak kriminal yang kemudian mencuci uangnya dalam sistem keuangan. Nah itu kemudian yang kami olah, kami periksa, kami turun ke lapangan, kami temukan bukti-buktinya," ucapnya.

Setelah diperiksa, maka hasilnya akan disampaikan kepada para aparat penegak hukum. Mereka akan melanjutkannya ke tahap persidangan.

"PPATK memiliki kanal untuk pengaduan masyarakat. Kalau teman-teman memiliki informasi-informasi terkait dengan dugaan tapi bukan fitnah ya, kalau dugaannya kuat ada penyelewengan dan segala macam, laporkan ke pengaduan masyarakat di Humas PPATK," tuturnya.