Jakarta, IDN Times - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyambut baik sejumlah millennials yang bakal maju sebagai calon kepala daerah (cakada).
Namun, jika menelisik lebih jauh, kemunculan millennials sebagai cakada itu, beberapa di antaranya datang bukan dari sebuah kesadaran yang tulus akan pentingnya regenerasi sebuah kepemimpinan.
Sebab, kata Lucius, mereka datang dari suatu keistimewaan yang dimiliki orangtua mau pun kerabat yang memiliki kekuasaan, baik di tingkat nasional atau daerah.
Keistimewaan tersebut tentu tidak ditemukan banyak millennials lain yang bermimpi maju menjadi cakada, bahkan sebagian dari mereka sudah lama menjadi kader partai politik, namun karena hanya kader biasa yang hobi berorganisasi saja, kesempatan menjadi calon tak mereka dapatkan sekali pun punya kemampuan.
“Seperti itulah situasi nyata proses kaderisasi dan regenerasi kita. Parpol yang menjadi sumber rekrutmen xakada dengan sadar tidak menggunakan jalur kaderisasi partai untuk dipertimbangkan sebagai bakal calon kepala daerah. Bahkan kader yang punya niat dan siap bertarung, jika koneksinya tak cukup istimewa untuk dilirik elite partai, maka ia pun bisa tersingkir dengan mudahnya,” kata Lucius saat dihubungi IDN Times, Rabu (29/7/2020).
Dia menuturkan, dinasti politik adalah cerminan sekaligus cara partai mempertahankan hegemoni elite di partainya. Dengan memastikan rekrutmen pemimpin jatuh ke tangan keluarga atau kerabat, ruang bagi elite partai untuk bisa terus mendapatkan kekuasaan akan senantiasa terbuka.
“Dengan demikian kesempatan bagi kader lain yang dengan disiplin menjalani proses di partai tetapi tak punya cantolan relasi kekeluargaan ke elite partai akan tetap menjadi kader pinggiran,” ujarnya.
“Hegemoni sekelompok orang di partai berkembang menjadi hegemoni keluarga atau kelompok tertentu di kekuasaan. Itu yang diharapkan,” katanya menambahkan.
Lucius menjelaskan, tata kelola partai yang oligarki membuat elite pemangku kekuasaan di parpol takut kehilangan kemewahan sebagai penentu di partai. Oleh sebab itu harus ada orang terdekat seperti keluarga yang bisa dipercaya, untuk memastikan kekuasaan yang diembannya akan semakin lama dan abadi.
“Kaderisasi partai menjadi isapan jempol saja. Ketika secara sistematis upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui rekrutmen suka-suka elite, maka demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai jantung akan tetap jadi pembenar saja bagi kekuasaan oligarkis atau hegemonik,” ujarnya.
Jika tidak ada upaya tegas mencegah dinasti politik, lanjut dia, situasi seperti ini akan terus berlangsung dan kesempatan warga negara lain yang tak berpartai menjadi tertutup. Selain itu, dampak yang paling nyata terlihat adalah praktik korupsi yang marak terjadi akibat dinasti politik di banyak daerah.
“Kekuasaan seperti itu akan memanfaatkan rakyat banyak dengan terus menggelorakan jargon demokrasi walau pun faktanya oligarkis. Rakyat kian sengsara dan mereka yang berjejaring kekerabatan akan terus menikmati kemewahan dari kekuasaan yang dipertahankan melalui garis darah,” ujarnya.
Sementara itu, bakal Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang merupakan anak dari Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, menyatakan tak mau ambil pusing terkait isu dinasti politik yang selalu ditujukan kepadanya.
Ia mengaku tetap bekerja keras meski pun telah mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Sejumlah program terbaik untuk membangun Kabupaten Kediri juga telah dipersiapkannya dengan baik.
“Karpet merah, tapi tetap berdarah-darah saya di sini. Jadi kaitan dengan politik dinasti itu sebuah takdir yang tidak bisa saya nafikan. Saya hanya bisa menerima dan tak memperdalam masalah tersebut," kata pria yang kerap disapa Dito itu dalam diskusi daring Politika Research and Consulting, Minggu (26/7/2020).