Mimpi Ketua Baru KPK Firli Bahuri yang Ingin RI Bersih dari Korupsi

09 Des 2019, 23:00 WIB

Kabaharkam Polri, Komjen Pol Firli Bahuri (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Jakarta, IDN Times - Komjen (Pol) Firli Bahuri seolah mengalami deja vu ketika ia melangkahkan kakinya kembali ke gedung penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/12). Pada 6 April 2018 lalu ia juga berada di gedung itu untuk dilantik sebagai Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia sempat ditarik oleh Mabes Polri pada Juni lalu di tengah kontroversi pernah melakukan pelanggaran kode etik berat di komisi antirasuah. Namun, ia kembali melenggang pada pagi tadi dengan titel baru Ketua KPK terpilih periode 2019-2023.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu ikut duduk di depan bersama pimpinan terpilih lainnya termasuk Lili Pintauli Siregar. Firli dan Lili merupakan tamu peringatan puncak hari antikorupsi yang digelar di komisi antirasuah.

Acara itu turut dihadiri oleh para pejabat kementerian, lembaga dan kepala daerah. Firli datang dengan seragam Polri dengan bintang tiga tersemat di kedua pundaknya. Ia terlihat begitu akrab dan luwes menyapa para kepala daerah yang menghampirinya.

"Ayo, Pak Gubernur Papua, nanti acara diskusi gak dimulai-mulai nih tanpa bapak," ujar Firli melempar canda kepada Lukas Enembe, Gubernur Papua pada pagi tadi.

Sebagai pimpinan KPK terpilih yang akan dilantik pada (21/12), Firli sempat duduk mengikuti diskusi dengan tema "KPK Mendengar." Namun, ia enggan dimintai komentarnya oleh media. Di saat yang bersamaan, Firli mengedarkan keterangan tertulis berisi harapannya di hari antikorupsi sedunia.

Ia menginginkan agar hari antikorupsi sedunia tidak perlu lagi diperingati tahun depan. Lho mengapa?

1. Firli tak ingin ada lagi perayaan hari antikorupsi karena Indonesia sudah bebas dari rasuah

Pimpinan KPK terpilih 2019-2023, Firli Bahuri (IDN Times/Santi Dewi)

Dalam keterangan tertulisnya, Firli berharap agar peringatan hari antikorupsi sedunia tidak lagi perlu dilakukan pada tahun mendatang. Alasannya, karena Indonesia sudah bebas dari korupsi.

"Untuk itu mari kita bersama mengambil peran untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan tataran hak, kewajiban, dan kewenangan. Kita semua harus berperan aktif membebaskan bangsa kita dari masalah korupsi," kata Firli pada hari ini.

Namun, mantan Kabaharkam Mabes Polri itu tidak menyebutkan secara nyata hal apa yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara yang bebas dari korupsi. Ia hanya menyebut apabila ia resmi dilantik sebagai Ketua KPK, maka organisasi itu akan diarahkan sesuai dengan pergerakan undang-undang baru nomor 19 tahun 2019.

"Itu kan sesuai dengan pasal 6 undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang meliputi melakukan tindak pidana pencegahan korupsi, melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik, melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, melaksanakan keputusan pengadilan dan hakim yg telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap," ujarnya lagi.

2. Firli tak ingin ada kegaduhan politik di dalam NKRI

Firli Bahuri saat berpangkat Komjen (Dok. Humas Polri)

Uniknya di dalam keterangan tertulis itu, ia juga mengharapkan tidak ada gonjang-ganjing politik. Ia mengasosiasikan NKRI adalah sebuah kapal besar. Kalau semua penumpang mau selamat ketika menghadapi ombak dan badai, maka mereka tidak boleh gaduh.

"Situasi yang aman, nyaman dan kondusif akan memberikan jaminan iklim berusaha, lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia masuk ke dalam lima kekuatan ekonomi dunia," kata dia lagi.

Firli seolah mengatakan apabila KPK masih giat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) maka itu akan membuat kegaduhan di publik sehingga bisa merugikan dunia usaha. Ketika media mencoba mengonfirmasi isi keterangan tertulis itu, Firli kembali mengeluarkan jurus untuk menghindar.

Ia mengaku hendak ingin ke toilet, padahal turun dari lift untuk menuju ke mobil yang telah diparkir di lantai basement di KPK.

3. Peringatan hakordia di gedung KPK dianggap tak lebih dari sekedar seremonial

(Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Pendapat senada juga diuraikan oleh Wakil Ketua KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar. Ia bahkan mengatakan peringatan Hakordia digelar tiga tahun sekali saja.

"Jadi, tidak (diperingati) setiap tahun karena ada beberapa yang sudah (menurun tingkat korupsinya) dan tidak memperingatinya," kata Lili pada siang tadi.

Selain itu, daripada menggelar hakordia di dalam gedung dan tidak lebih dari perayaan seremonial, Lili mengusulkan agar kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Tujuannya bisa bertemu dengan publik dan langsung mengampanyekan nilai antikorupsi.

"Tadi, kami juga sudah diskusi dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK terpilih periode 2019-2023). Jadi, mungkin kami langsung kampanyekan di lapangan, tidak perlu berbicara di gedung. Ini bentuk lain dan lebih konkret," tutur dia lagi.