Minta Kursi Kelas Bisnis ke Saudi, DPR: Untuk Pengawasan Haji

16 Jun 2023, 17:21 WIB

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar ketika diwawancarai media. (Dokumentasi DPR)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar membenarkan pihaknya telah menghubungi Direktur Utama Garuda untuk membantu agar dicarikan 80 kursi kelas bisnis ke Arab Saudi. Kebutuhan fasilitas itu bakal diperuntukan anggota DPR yang bertugas sebagai tim pengawas haji.

Ia membantah DPR meminta tiket kelas bisnis secara gratis. Fasilitas kelas bisnis tersebut, kata Indra dibayarkan penuh oleh Sekretariat DPR RI.

"Untuk tim pengawasan haji terdiri dari dua tim yaitu tim pengawasan persiapan haji dan pengawasan pelaksanaan haji. Sehingga, untuk mengakomodir tim yang terdiri dari anggota DPR dan tim pendukung, maka dibutuhkan lah 80 kursi kelas bisnis," ujar Indra di dalam keterangan tertulis pada Jumat (16/6/2023).

Indra mengatakan terpaksa menghubungi Dirut PT Garuda karena hingga tiga hari lalu, mereka belum mendapatkan gambaran dan kepastian dari biro travel soal jadwal keberangkatan puluhan anggota parlemen tersebut. "Maka, saya telepon lah Dirut Garuda untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu," kata dia.

"Saya tegaskan, kursi kelas bisnis ini tentunya dibayar oleh negara. Jadi, tidak gratis karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan," tutur dia lagi.

Ia meminta kepada publik agar tidak salah paham soal pemberitaan terkait permintaan kursi kelas bisnis di pesawat Garuda untuk menuju ke Saudi. Sebab, kesan yang ditimbulkan terkesan menuding parlemen meminta jatah kursi agar bisa berangkat ke Tanah Suci.

1. Sekjen DPR klarifikasi parlemen tidak meminta tiket gratis ke Saudi

Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)

Lebih lanjut, Indra mengajak publik untuk berpikir jernih dan meminta agar tidak salah paham. "Ini konteksnya bukan minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi, kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR," kata dia.

Ia juga menjelaskan alasan anggota parlemen lebih memilih maskapai Garuda Indonesia. Hal itu lantaran Garuda merupakan maskapai nasional dan dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya, ketika fasilitas tersebut digunakan maka juga bakal memberikan pemasukan bagi negara.

"Kalau kami sih semuanya pengen (naik) Garuda. Semangatnya kan merah putih. Dibanding kalau kita menggunakan maskapai asing. Uangnya nanti malah buat negara lain dong," tutur dia.

2. Anggota DPR sebut tak ada undang-undang yang dilanggar dengan minta kursi ke Garuda Indonesia

Politisi Partai Golkar Nusron Wahid - ANTARA FOTO/Reno Esnir

Sementara, anggota komisi VI DPR, Nusron Wahid menilai tidak ada yang keliru dari permintaan 80 kursi kelas bisnis itu. Sebab, Nusron menggaris bawahi puluhan tiket itu dibeli. Selain itu, tidak ada satu pun penumpang yang jadwal penerbangannya dibatalkan dan diberikan kepada anggota parlemen tersebut.

"Siapapun warga negara Indonesia selama dia itu membeli dan membayar kan diperbolehkan dan diizinkan," ungkap Nusron di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin.

“Tinggal masalah ketersediaan seat-nya itu ada penumpang yang di-cancel atau tidak? Kalau tidak ada penumpang yang di-cancel, no issue dong?"

Ia kemudian menambahkan, siapa pun warga negara yang memiliki kemampuan untuk beli kursi tersebut seharusnya tidak dipermasalahkan.

"Karena ini penumpang kan bisnis jasa yang ingin menggunakan jasa dia, selama dia bayar, harganya cocok, tidak ada penumpang lain yang dirugikan, ada undang-undang yang melarang?" tanyanya.

3. Garuda Indonesia masih upayakan untuk akomodir kursi bagi 80 anggota parlemen

Irfan Setiaputra/IDN Times/facebook @Irfan Setiaputra

Sementara, di rapat kerja bersama komisi VI DPR pada 13 Juni 2023 lalu, Irfan mengungkap bahwa ia sempat dihubungi oleh Sekjen DPR. Garuda diminta 80 kursi kelas bisnis bagi anggota parlemen.

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Namun, Irfan menyebut Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut, karena perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. GACA mengharapkan semua penerbangan haji sudah mengantarkan calon jemaah haji paling lambat pada 22 Juni.