Minta THR ke Pengusaha, FBR: "Kalau Gak Kasih, Ya Gak Apa"

28 Mei 2018, 15:13 WIB

Sumber gambar: joetrizilo.wordpress.com

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Front Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim membenarkan surat permintaan THR oleh FBR kepada warga atau salah satu pemilik perusahaan di Kelapa Gading. Lutfi menambahkan kalau surat itu dibuat untuk bercanda.

“Semua orang tahu yang namanya THR itu diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya. Sementara temen-temen FBR di Kelapa Gading bukan karyawan kok minta THR? Kan gitu, kan itu lucu-lucuan sebetulnya,” kata Lutfi saat dihubungi IDN Times, Senin (28/5).

“Sekaligus mengetes kepedulian pengusaha, kalau dia kasih ya alhamadulillah diterima, kalau gak ya gak ada pemaksaan,” imbuhnya.

1. Permasalahan CSR

Poin pertama yang disebut Lutfi adalah permasalahan corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, kadang perusahaan yang ada di Kelapa Gading tidak memberikan CSR kepada masyarakat sekitar.

“Lagipula kan tuh perusahaan harus mengeluarkan CSRnya, terkadang CSR itu gak perlu diminta juga mereka harusnya kasih. Biasanya memang tidak ada (CSR),” sebut Lutfi.

2. Demi jaga keamanan saat warga pulang kampung

Kedua Lutfi menyinggung soal keamanan sekitar, terlebih saat Hari Raya Idulfitri banyak warga yang pulang kampung dan tidak ada yang menjaga. Meski tidak membantah peran aparat Kepolisian, namun ia menilai butuhnya peran serta masyarakat.

“Sebagai warga masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya kita semua menjaga keamanan. Apalagi perusahaan itu mau libur Idulfitri, keamanan gak ada, yang ada cuma satpam 1-2,” jelasnya.

Ia mencontohkan bila terjadi kebakaran atau adanya perampokan di rumah warga.

“Kalau misal (perusahaan itu) kebakaran yang rugi kan orang kampung. Misal kebakaran dan merembet ke rumah penduduk, apa rumah orang yang kebakaran diganti sama perusahaan, gak kan?” ujarnya.

3. Menurut Lutfi tidak ada unsur pemaksaan

Lutfi menyebut tidak ada unsur pemaksaan dalam surat permintaan THR itu. Ia pun menyayangkan aksi pihak perusahaan yang kemudian membuat surat itu menjadi viral.

“Kan kalau merasa dirugikan silahkan lapor ke pihak berwajib. Kita minta kepeduliannya, itu kan CSR yang diminta, pasti CSR bukan harta benda perusahaan secara keseluruhan kan. Dan tidak ada nominal, dia mau kasih Rp 1000 atau Rp 2000 terserah, kan tidak ada (nominal),” paparnya.

“Dan seharusnya pengusaha yang dapat itu kalau gak kasih ya gak apa, jangan kemudian dia bikin viral. Masih untung kita lucu-lucuan minta CSR, coba kalau kita minta karyawannya dari kampung situ, kita minta personalianya dari kampung situ,” pungkas Lutfi.