Misteri Kekuatan Besar yang Pengaruhi Arema Vs Persebaya

11 Okt 2022, 08:52 WIB

Aparat keamanan berusaha menghalau suporter yang masuk ke lapangan usai pertandingan BRI Liga 1 antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu malam (1/10/2022). (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Jakarta, IDN Times - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan kini tengah menelusuri mengapa laga antara Arema FC melawan Persebaya tetap digelar malam hari pada 1 Oktober 2022 lalu. Padahal, mantan Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat telah mengirimkan surat ke Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) agar pertandingan berisiko tinggi itu dimajukan dari semula pukul 20:00 WIB menjadi 15:30 WIB. Di dalam surat yang dilihat oleh IDN Times, surat itu ditembuskan AKBP Ferli hingga ke Kapolda Jatim yang ketika itu masih dijabat Irjen (Pol) Nico Afinta.

Anggota TGIPF Kanjuruhan, Rhenald Kasali menduga ada pihak tertentu yang memiliki kekuatan untuk menekan agar laga tersebut tetap digelar malam hari. "Ada indikasi-indikasi, mengapa (laga) tetap digelar malam itu juga, kemungkinan besar di situ ada pihak tertentu yang memiliki kekuatan untuk mengatur (laga) tetap berlangsung di malam hari," ujar Rhenald di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Oktober 2022 lalu.

Namun, guru besar di bidang ilmu manajemen itu enggan membeberkan siapa pihak yang memiliki kekuatan untuk menekan Polres Malang sehingga laga berisiko tersebut tetap digelar malam hari. "Kami belum bisa sebutkan (pihak mana), walaupun saudara-saudara sudah bisa menciumnya. Kami akan panggil semua, mulai dari PT LIB, termasuk PSSI yang dipanggil hari Selasa dan sejumlah pihak terkait," kata dia lagi.

Pernyataan Rhenald itu sejalan dengan temuan dari Kompolnas. Komisoner Kompolnas, Albertus Wahyurudanto mengatakan bahwa AKBP Ferli ditekan agar tetap menyetujui pemberian rekomendasi laga di malam hari.

"Dia kan dalam posisi junior (di kepolisian), Pak Kapolres. Maka, kami minta Irsus memeriksa dan menginvestigasi lebih detail," ungkap Wahyu ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada 5 Oktober 2022 lalu.

Lalu, jam berapa rencananya Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) akan tiba di kantor Kemenko Polhukam pada hari ini?

1. Ketum PSSI dijadwalkan temui TGIPF Kanjuruhan pukul 11:00 WIB

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kiri) mengunjungi stadion Mandala Krida Yogyakarta. (IDN TImes/Tunggul Kumoro)

Sementara, berdasarkan jadwal yang diperoleh IDN Times dari Kemenko Polhukam, pihak PSSI bakal tiba sekitar pukul 11.00 WIB. Sedangkan, pagi harinya, TGIPF Kanjuruhan akan menerima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada pukul 09.00 WIB.

Lalu, pada pukul 13.00 WIB Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita, juga diundang hadir. Namun, di waktu yang bersamaan pada hari ini, Akhmad diperiksa kali pertama oleh penyidik Polri sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan.

Kemudian, pukul 15.00 WIB, giliran Direktur Programing PT Indosiar yang dijadwalkan akan hadir. Petinggi stasiun televisi ikut dipanggil, lantaran laga Arema versus Persebaya ikut ditayangkan secara live streaming di stasiun televisi swasta tersebut. Diduga sudah ada kontrak yang diteken agar pertandingan tersebut tayang malam hari.

Menurut Rhenald, para pemain sepakbola Tanah Air mengaku tak nyaman bila harus bermain malam hari, khususnya hingga pukul 21:30 WIB.

"Mungkin salah satunya itu untuk mengakomodir, kemungkinan ya. Kemungkinan untuk mengakomodir iklan rokok yang baru bisa keluar pukul 21:30 WIB," kata Rhenald.

Sehingga, menurutnya, bila ingin berbicara perubahan di dunia sepak bola di Tanah Air, maka semua harus ikut dirombak.

2. Mahfud sebut PSSI kerap berdalih hanya tunduk aturan FIFA, bukan peraturan pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (Dokumentasi Polhukam)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan PSSI sudah melakukan banyak kesalahan sejak dulu. Dia pun sadar PSSI terikat aturan ke federasi sepak bola dunia (FIFA). Dampaknya, tiap kali pemerintah ingin menjatuhkan tindakan ke PSSI malah dilarang FIFA.

"Oleh sebab itu, saya katakan tim investigasi independen ini akan menemukan fakta, terkait tindakan-tindakan (ke PSSI) ya diatur oleh FIFA. Karena, kadang kala, kami menentukan apapun tidak boleh. Pemain tidak boleh diperiksa. Sementara, FIFA itu aturannya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peraturan pemerintah kita," kata Mahfud ketika berbicara pada program Mata Najwa dan dikutip dari YouTube pada 6 Oktober 2022.

Mahfud menjelaskan bila pemerintah ingin menggunakan aturan hukum sendiri dan menghukum PSSI, Indonesia harus ke luar dari keanggotaan FIFA. Namun, pemerintah tak bisa sekonyong-konyong melakukan hal tersebut, karena masyarakat Indonesia rata-rata penggila sepak bola.

"Kan gak bisa karena kita marah, lalu keluar dari FIFA sekian tahun dan tidak ikut sejumlah pertandingan. Nanti rakyat juga ikut marah. Oleh sebab itu, saya akan pimpin untuk mengungkap fakta dengan detail supaya masyarakat juga tahu," katanya.

Ketua TGIPF Kanjuruhan itu menyadari PSSI tak lebih dari sekadar pasar. Karena banyak transaksi untuk duduk di sana.

"Kita tahulah ya, PSSI itu seperti pasar jual beli. Sejak dulu itu, kalau mau ditindak, mereka selalu bilang 'lha kami gak tunduk kepada peraturan pemerintah, kami ini berada di bawah FIFA'," ujar Mahfud.

Dia bertekad akan membuka semua hasil investigasi kepada publik, dan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku di FIFA.

3. Publik tanda tangani petisi minta Iwan Bule mundur dari kursi Ketum PSSI

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan meninjau stadion Mandala Krida Yogyakarta. (IDN TImes/Tunggul Kumoro)(IDN TImes/Tunggul Kumoro)

Di sisi lain, salah satu pihak yang dituding oleh publik harus bertanggung jawab adalah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI), Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. Bahkan, publik mendesak agar Iwan Bule mundur dari kursi ketum PSSI.

Setelah empat hari kejadian di Kanjuruhan, petisi yang digagas lewat platform Change.org per 7 Oktober telah diteken oleh 2.559 orang. Petisi itu dibuat oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat dan menargetkan diteken oleh 5.000 orang.

"Saya rasa harus ada yang bertanggung jawab dalam kejadian ini. Sebagai pemegang regulasi persepakbolaan di Indonesia sudah barang tentu PSSI bertanggung jawab akan kejadian ini. Tentunya, para pemegang jabatan yang ada di PSSI sudah semestinya malu akibat kejadian ini," kata Hendra Gunawan, salah satu orang yang menandatangani petisi tersebut.

"Ketua PSSI sudah tidak layak lagi menjabat di organisasi tersebut. Manusia tanpa hati nurani, rakus jabatan," tulis Nirmala Sari, penandatangan petisi lainnya.

Perhimpunan Jurnalis Rakyat mengatakan, Iwan Bule dan pengurus PSSI harus mundur dari jabatannya sebagai bentuk rasa hormat terhadap korban tragedi Kanjuruhan dan pembenahan sepak bola secara keseluruhan.