MK Dorong Riset Ganja untuk Medis, ICJR: Tak Boleh Lagi Ada Penundaan!

Koalisi yang menampung sejumlah lembaga ini menilai, penelitian tentang ganja untuk medis menjadi hal yang penting guna menghasilkan skema yang jelas dan komprehensif tentang pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. 

Sebagai catatan, kata Erasmus, MK menekankan kata 'segera' pada putusannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera melakukan penelitian terhadap narkotika untuk medis tersebut.

"Sehingga hal ini harus dimaknai tidak boleh lagi ada penundaan dan ketidakpastian dari pemerintah dalam melakukan penelitian narkotika untuk pelayanan kesehatan," kata Erasmus.

Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia juga dapat merujuk penelitian lain di luar negeri atau yang dibuat oleh PBB. 

"Di antaranya, seperti kajian pada 2019 dari Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD) yang menjadi dasar rekomendasi perubahan golongan dan pemanfaatan ganja untuk pelayanan kesehatan di The Commission on Narcotics Drugs (CND)," ucap Erasmus.

Erasmus mengatakan, sebagai open legal policy, maka dalam proses revisi UU Narkotika, pemerintah dan DPR harus mengkaji ulang pelarangan penuh penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan.

Dengan demikian, penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 UU Narkotika harus menjadi poin penting untuk dihapuskan dalam revisi UU Narkotika.

"Dengan revisi ini, maka pemerintah maupun swasta sesuai dengan amanat MK akan memiliki peluang yang besar untuk menyelenggarakan penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang penggolongan narkotika, serta teknis pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan," ujar dia.

Lebih lanjut, Erasmus juga meminta supaya pemerintah memberikan solusi kepada anak-anak yang menderita cerebral palsy. Khususnya, bagi yang membutuhkan pengobatan spesifik seperti terapi minyak ganja. 

"Pemerintah harus membantu memikirkan pembiayaan pengobatan di Indonesia yang tidak ter-cover BPJS dan peralatan penunjang lain yang berbiaya tinggi," ucap dia.