MK Tolak Gugatan Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, MK menyebut, Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia.

Pemohon II juga tergabung dalam organisasi dan menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) periode 2021- 2023, namun bukan organisasi partai politik. Kedua Pemohon itu baru hanya memiliki keinginan untuk bergabung dalam organisasi partai politik, namun belum ada langkah konkret terkait dengan keinginan tersebut.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai, tidak jelas potensi kerugian konstitusional mereka akibat tidak adanya pembatasan masa jabatan ketum parpol.

“Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, terhadap kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitan ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011,” ujar Guntur dalam sidang.

Di samping itu, Guntur melanjutkan, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Sehingga tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan secara langsung kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia, yang ingin bergabung menjadi anggota salah satu partai politik dengan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011.

Bahkan, sekiranya kualifikasi Pemohon I dan Pemohon Il ditemukan langkah-langkah konkret untuk menjadi anggota partai politik, hal ini belum cukup juga menggambarkan adanya keterpenuhan syarat kualifikasi tersebut.

“Dengan demikian, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” lanjut Guntur.

Kemudian, terhadap Pemohon III, setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan dalam menerangkan kualifikasinya, ternyata Mahkamah hanya menemukan bukti berupa fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP. 45/DPPIGOLKARMI/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan).

Selain itu, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak dapat menunjukkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan dari partai Golkar. Artinya, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/OPPIGOLKAR/VII/2021 tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon III adalah anggota apalagi pengurus partai Golkar.

Terlebih lagi, nama yang tercantum dalam SK dimaksud berbeda dengan nama yang dicantumkan dalam permohonan a quo dan KTP Pemohon III. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa Pemohon III adalah anggota partai politik apalagi pengurus partai politik. Sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Sementara itu, Pemohon IV menyatakan sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA Partai NasDem. Namun, Pemohon IV tidak dapat menyertakan bukti sebagai pengurus dari Partai Nasdem.

Di samping itu, Pemohon IV tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik atau anggota yang mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai ketua umum sebagaimana diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.