MK Tolak Gugatan Uji Materi UU KPK yang Diajukan 18 Mahasiswa

Sidang putusan dibacakan hari ini setelah sebelumnya, pada Senin (30/9) lalu, MK menggelar sidang perdana gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemohon yang terdiri dari 18 mahasiswa, diwakili kuasa hukum mereka, Zico Leonard Djagardo, yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam sidang perdana tersebut, Hakim Anggota Wahiduddin Adams mengoreksi isi petitum (tuntutan) yang disampaikan pemohon, di mana pemohon harus memperbaiki dan melengkapi data diri mereka.

“Delapan belas pemohon ini tidak semua menyatakan mahasiswa, pemohon ke-15 menyatakan diri sebagai politisi dan merupakan mantan mahasiswa. Pemohon ke-17 ini tidak disampaikan mahasiswanya. Yang dilampirkan tidak ada kartu mahasiswa, KTP, sekadar ingatkan,” kata Wahiduddin kepada Zico sebagai kuasa hukum pemohon, Senin (30/9) lalu.

Selain itu, Wahiduddin juga melihat ada ketidakkonsistenan dalam isi petitum. Misalnya, pemohon mengajukan pengujian terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sementara dalam permohonan yang diajukan adalah tentang perubahan kedua atas UU tersebut terhadap UUD 1945

“Ada ketidakkonsistenan, karena di permohonan menyebut dua yang diuji, di petitumnya pisah-pisah, dan surat kuasanya hanya untuk UU No. 30 Tahun 2002 bukan UU perubahan yang dalam proses pengesahan ini,” tegasnya.

Tuntutan judicial review Undang-Undang KPK hasil revisi diajukan oleh 18 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Mereka ramai-ramai mendatangi MK untuk mengajukan gugatan pada Rabu (18/9) lalu. 

Para penggugat tersebut antara lain, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia M Raditio Jati Utomo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Putrida Sihombing, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jovin Kurniawan, dan politikus Timothy Ivan Triyono.

Dalam gugatan tersebut, mereka mengkritik kejanggalan dalam proses pengambilan suara ketika UU KPK disahkan oleh DPR pada Selasa (17/9) lalu.

Padahal, rapat paripurna pengesahan UU tersebut hanya dihadiri oleh 80 anggota DPR, berdasarkan absensi manual yang disertai dengan tanda tangan. Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan sidang saat itu, menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dari 560 anggota DPR.

Sedangkan dalam gugatan materiil, penggugat juga mempertanyakan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK.

Sejumlah syarat di antaranya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK.