Moeldoko dan Politikus PDIP dalam Pusaran Ivermectin Obat COVID-19

Peneliti ICW, Egi Primayogha, melakukan riset terkait dugaan keterlibatan PT Harsen Laboratories dengan KSP dan politikus PDI Perjuangan pada rentang Juni hingga Juli 2021. Ia mengumpulkan data dari akte perusahaan, pemberitaan media, hingga ke media sosial. 

Egi menduga ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kehadiran Ivermectin. Itu sebabnya, pemerintah hingga kini masih ngotot untuk menggunakan Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. 

"Ivermectin kan saat ini sudah menjadi komoditas, tentu banyak orang yang ingin mencari keuntungan di situ. Diduga di balik keputusan pemerintah terdapat pengaruh bisnis yang kuat," kata Egi ketika berbicara dalam diskusi virtual dengan topik "Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin" pada Kamis (22/7/2021). 

Apalagi, kini Ivermectin tengah diburu warga yang terpapar COVID-19. Padahal, itu adalah obat keras dan memiliki efek samping. Maka, BPOM mewanti-wanti agar warga tidak sembarangan mengonsumsi obat tersebut. 

Temuan lain Egi, yakni PT Harsen Laboratories berdiri sejak 1971. Perusahaan tersebut bergerak di sektor farmasi. Sebelum pandemik melanda, PT Harsen sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Indofarma.

"PT Indofarma mempromosikan obat-obat yang diproduksi oleh PT Harsen ke seluruh Indonesia lewat saluran pemasaran dan distrbusi INAF," ujarnya. 

Dalam temuannya, ICW menyoroti nama Sofia Koswara yang mengaku sebagai Wakil Presiden PT Harsen. Tetapi, menurut Egi, dalam akte perusahaan, nama Sofia tidak tercantum di dalam jajaran direksi. Meski begitu, Sofia memiliki peranan sentral dalam proses lobi dan distrbusi Ivermectin. 

Sofia terkait dengan organisasi nirlaba bernama Front Line Covid Critical Care (FLCCC) yang berbasis di Amerika Serikat. Di sana, Sofia disebut duduk sebagai chairwoman. Organisasi ini pernah mengirimkan surat pada 22 Juni 2021, yang ditujukan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dalam surat itu, FLCCC meminta agar mempertimbangkan menggunakan Ivermectin sebagai obat COVID-19. 

"Ivermectin adalah solusi yang daat menghilangkan COVID-19 dari negara ini," ujar Chief Medical Officer FLCCC, Pierre Kory secara daring pada 28 Juni 2021. 

Egi menjelaskan salah satu anggota FLCCC adalah Budhy Antariksa, dokter kepresidenan yang juga terlibat dalam proses uji klinis Ivermectin. 

Simpul lain yang menghubungkan PT Harsen dengan KSP melalui perusahaan bernama PT Noorpay Nusantara Perkasa. Di sana, Sofia duduk sebagai direktur dan pemilik saham. 

Egi menemukan putri Moeldoko, Joanina Rachman, tercatat terkait dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa.

"Joanina adalah salah satu pemilik saham perusahaan tersebut. Dia pemegang saham mayoritas," kata Egi. 

Joanina pun diketahui juga merupakan tenaga ahli yang bekerja di kantor ayahnya di KSP. Kontak antara Moeldoko dengan Sofia juga terjalin, karena PT Noorpay Nusantara Perkasa beberapa kali bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi di mana Moeldoko duduk sebagai ketuanya. 

"Misalnya dalam hal ekspor beras," tutur Egi. 

Selain memiliki kedekatan dengan KSP Moeldoko, PT Harsen juga membangun jejaring dengan PDI Perjuangan. Kedekatan itu dibangun dengan menempatkan Riyo Kristian Utomo. 

Riyo pernah memberikan kartu namanya kepada IDN Times. Di sana, tertulis ia menjabat sebagai Direktur Marketing PT Harsen Laboratories. Namun, belakangan usai sidak yang dilakukan BPOM menjadi sorotan, PT Harsen membantah Riyo merupakan pegawai di perusahaan tersebut. 

"Ini kan menjadi pertanyaan, mengapa PT Harsen harus repot-repot mengklarifikasi Riyo bukan bagian dari perusahaan mereka," ujar Egi. 

Belakangan setelah ditelusuri, Riyo merupakan putra kandung anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning. Ribka sempat menjadi sorotan publik lantaran dengan tegas menolak divaksinasi. 

"Kedekatan Ribka bukan sekedar formalitas, karena kami menemukan video amatir, di mana Ribka menerima bantuan berupa sembako dan alat medis dari PT Harsen. Alat medisnya adalah face shield," tutur dia. 

Egi juga mempertanyakan, apakah ada peran Ribka atau parpol berlambang kepala banteng moncong putih itu dengan PT Harsen?

"Apakah Ribka berjalan untuk kepentingan parpol atau kepentingannya sendiri," tanya Egi. 

Temuan menarik lainnya rupanya Riyo dulu juga sempat mencalonkan diri menjadi caleg dari PDI Perjuangan pada 2014. Ia maju dari daerah pemilihan Banten 7 namun tak terpilih. 

Dalam sidak selama tiga hari, BPOM menemukan enam pelanggaran yang diduga dilakukan PT Harsen. Salah satunya, perusahaan ini terbukti melakukan promosi obat Ivermectin kepada publik secara langsung, sebagai obat untuk pemulihan COVID-19. 

Perusahaan farmasi ini diketahui 'mendekati' Moeldoko, agar bisa mengedarkan obat tersebut di beberapa wilayah di Indonesia. 

"(Pelanggaran) pertama, PT Harsen melakukan pelanggaran terkait CPOB (pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi) dan CDOB (cara distribusi obat yang baik). Kedua, penggunaan bahan baku pembuatan Ivermectin tidak melalui jalur resmi. Kategorinya adalah tidak memenuhi ketentuan alias ilegal," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito, ketika memberikan keterangan pers secara virtual pada 2 Juli 2021. 

Ketiga, Penny melanjutkan, PT Harsen mengedarkan produk Ivermax tidak dalam kemasan siap edar. Keempat, produk Ivermax tidak didistribusikan tak melalui jalur distribusi resmi. Kelima, PT Harsen mencantumkan masa kedaluwarsa Ivermax tidak sesuai dengan yang disetujui BPOM. 

"Seharusnya dengan stabilitas yang kami terima akan bisa diberikan selama 12 bulan setelah tanggal produksi, namun dicantumkan oleh PT Harsen dua tahun setelah masa produksi. Saya kira ini hal yang critical yah," katanya. 

Keenam, PT Harsen, ujar Penny, melakukan promosi obat keras ke masyarakat umum. Idealnya, perusahaan farmasi hanya boleh melakukan promosi ke tenaga kesehatan.

Sementara, Moeldoko membantah informasi yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). “Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” kata Moeldoko, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab,” sambung Moeldoko.

Terkait tuduhan kerja sama HKTI dalam impor beras, Moeldoko menyebut tuduhan ini tidak bisa dimaafkan. “Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI,” ujar Moeldoko.

HKTI, kata mantan Panglima TNI itu, justru berjuang untuk kemandirian petani agar mereka bisa mengekspor beras.

Moeldoko juga menegaskan, informasi ICW yang menuding Joanina sebagai Tenaga Ahli di KSP, adalah salah besar. Karena Moeldoko sudah pernah menjelaskan bahwa Joanina hanya pernah magang selama tiga bulan di KSP.

“Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama tiga bulan awal 2020,” kata Moeldoko.

Atas berbagai tuduhan tersebut, Moeldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW.

Sementara, Ribka hingga kini belum merespons saat dikonfirmasi IDN Times perihal ini.