Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengajak ASN di Kemenko Marves dan tujuh kementerian di bawahnya untuk bekerja dari Bali atau Work from Bali (WFB). Kebijakan ini diambil pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi Bali yang terdampak pandemik COVID-19 dan sangat bergantung pada sektor pariwisata.
"Karena selama ini bertumpu pada sektor pariwisata. Kondisi ini menjadikan pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga minus 9 persen," demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu.
Adapun kementerian yang ada di bawah Kemenko Maritim dan Investasi yakni, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Investasi.
Odo mengatakan kebijakan ini tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain. Katanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp100 triliun.
“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum,” ujarnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa ada beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan WFB. Pertama adalah menggenjot program vaksinasi COVID-19 di Bali.
“Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) pada Bulan Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per Bulan Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau,” katanya menambahkan.