Moeldoko ke Lukas Enembe: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

29 Sep 2022, 13:50 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Gubernur Papua, Lukas Enembe hingga kini tak kunjung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengaku harus mengeluarkan suara lebih keras terkait kasus Lukas Enembe.

"Ya, saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalan hukum murni, gak ada persoalan politik. Maka, siapapun harus mempertanggungjawabkan di mata hukum, gak ada pengecualian
Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat, apa dalam pengaruhnnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, apa boleh buat," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

1. Moeldoko ingatkan Pemerintahan Jokowi sudah banyak gelontorkan dana untuk Papua

KSP Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengingatkan bahwa Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah banyak menggelontorkan uang untuk kesejahteraan warga Papua. Dia mengatakan, jangan sampai dana yang sudah diberikan, diselewengkan.

"Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi," ucap dia.

Mantan Panglima TNI mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang kini berjalan di KPK. Dia berpesan kepada KPK agar bekerja lebih keras lagi.

"KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum," kata dia.

2. Dugaan korupsi Lukas Enembe tak cuma satu kasus

Gubernur Papua, Lukas Enembe (ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua)

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa dugaan rasuah yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe bukan hanya satu kasus. Saat ini, seluruhnya tengah didalami KPK.

"Yang sedang ditangani menyangkut LE bukan hanya satu ya. Ada beberapa sedang kita tangani," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto seperti dikutip dalam YouTube KPK, Rabu (21/9/2022).

KPK masih enggan merinci kasus-kasus yang diduga menjerat politikus Partai Demokrat itu. Karyoto mengatakan, kasus-kasus itu akan dikaitkan dengan laporan masyarakat.

"Nanti dikaitkan dengan beberapa laporan masyarakat dari dumas (pengaduan masyarakat), yang menyangkut tentang di Papua dan juga dikaitkan dengan PPATK yang ada," ujar Karyoto.