Momen Saat Ketua MK Tegur Pengacara karena Memuji Ketua KPU

Di dalam respons pokok permohonan dari paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, KPU membantah tudingan bersikap tidak independen dalam Pemilu 2024. 

Masalah netralitas komisioner KPU itu sempat disinggung Pemohon I, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

Hifdzil menegaskan, Pasal 22 Ayat 2 UU Pemilu mengatur bahwa ada pihak tim seleksi dalam membantu presiden untuk menentukan anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. Dalam hal ini DPR memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk Komisioner KPU.

Dengan demikian, dalam menentukan komisioner KPU terdapat prinsip check and balances antara presiden serta DPR.

"Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan presiden melainkan juga di tangan DPR," ucap Hifdzil pada Kamis kemarin. 

KPU juga membantah dalil AMIN yang mengatakan tidak netralnya anggota KPU terlihat pada proses verifikasi parpol. Padahal, proses tahapan verifikasi parpol diawasi secara langsung oleh Bawaslu.

Segala sengketa yang terjadi dalam proses verifikasi parpol sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta PTUN.

Lebih lanjut, Hifdzil menyindir gugatan Anies-Muhaimin soal cawapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan pada Pilpres 2024.

Hifdzil mempertanyakan, jika paslon 01 yang terpilih dalam Pilpres 2024, masih kah mereka mempersoalkan pencalonan Gibran?

Ia mempertanyakan mengapa paslon 01 baru mempermasalahkan pencalonan Gibran selepas KPU resmi menetapkan pemenang Pilpres 2024.

“Andaikata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhi syarat formil pendaftaran paslon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia," kata dia. 

Menurutnya, selama ini paslon 01 tidak pernah melayangkan keberatan sejak KPU menetapkan tiga pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Seharusnya, dia melanjutkan, AMIN melayangkan keberatan atas pencalonan Gibran. Namun menurut Hifdzil, alih-alih melakukan hal itu, mereka tetap melanjutkan tahapan pilpres tanpa menyatakan keberatan ke KPU.

Sementara, Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, menepis respons dari KPU bahwa mereka tidak pernah mengajukan keberatan soal pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ia menilai, justru KPU tidak membaca secara lengkap pengaduan yang masuk ke pihaknya. 

"Ini salah lagi nih, mungkin membacanya juga kurang lengkap," ujar Ari pada Kamis. 

"Kami sudah mengajukan keberatan, baik itu ke KPU dan ke Bawaslu," tutur dia lagi. 

Ari mengklaim, pihaknya memiliki bukti atas pengajuan keberatan ini. Bahkan, bukti tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar bukti.

"Sehingga ini kesalahan yang cukup fatal," katanya. 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.