Moratorium Penempatan PMI ke Timur Tengah Dinilai Tak Efektif

09 Mar 2025, 09:25 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno (IDN Times/Istimewa)

Intinya sih...

Ketua Umum SBMI menilai moratorium PMI ke Timur Tengah sejak 2015 tak efektif selesaikan masalah
Hariyanto meminta pemerintah lebih tajam dalam pengawasan penempatan PMI untuk hindari korban kekerasan
Ketua Umum Aspataki mendorong agar moratorium penempatan kerja ke Timur Tengah dicabut karena tingginya permintaan PMI

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, menilai moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah sejak 2015 tak efektif selesaikan masalah. Dia meminta, pemerintah lebih tajam lagi dalam melakukan pengawasan terhadap penempatan PMI.

"Mengawasi perusahaan penempatan, mengawasi siapapun yang menempatkan unprosedural itu yang lebih baik, dari pada kemudian mencegah dan menangani masalah di Arab Saudi," ujar Hariyanto dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/3/2025)

1. Perbaiki tata kelola

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno (IDN Times/Istimewa)

Hariyanto juga meminta kepada pemerintah memperbaiki tata kelola dalam penempatan PMI ke Timur Tengah. Tujuannya, agar penempatan kerja dilakukan dengan baik dan menghindari PMI menjadi korban kekerasan di lokasi kerja.

"Maka yang dilakukan adalah karena ini negara harus memfasilitasi orang yang berangkat dengan aman, maka yang harus dibangun adalah tata kelolanya," ucap dia.

2. Dorong moratorium dicabut

Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PKI) nonprosedural alis Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal digagalkan. (dok. Kemenaker)

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (aspataki), Saiful Masud, mendorong agar moratorium penempatan kerja ke Timur Tengah dicabut. Sebab, hal itu menimbulkan pihak tertentu mengambil jalan pintas.

"Yang semula ingin ke Saudi itu, kemudian mereka tidak bisa, mereka akan berangkat ilegal, sebagian lagi mereka ke Taiwan dan Hong Kong padahal hatinya dia tidak cocok dengan bekerja di Taiwan dan Hong Kong," kata Saiful.

3. Permintaan PMI untuk berangkat ke Timur Tengah tinggi

Ilustrasi pekerja migran Indonesia. (IDN Times/istimewa)

Menurutnya, permintaan PMI untuk bisa berangkat ke Timur Tengah tinggi. Oleh karena itu, dia berharap moratorium bisa segera dicabut.

"Saya yakin Timur Tengah lebih tinggi dari pada Taiwan dan Hong Kong. Harapan kami kalau nanti dibuka, rangking penempatan tidak lagi Taiwan dan Hong Kong," imbuhnya.