KPAI Pertanyakan Branding SMA Taruna Sebagai Sekolah Semi Militer 

Per bulan orang tua siswa harus membayar Rp22 juta

Palembang, IDN Times - Komisi Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) RI mempertanyakan SMA Taruna Indonesia yang dilabeli sebagai sekolah semi militer. Karena lulus dari sana tidak ada yang diterima di Akademi Militer (Akmil) atau Akademi Polisi (Akpol). 

"Ya kita pertanyakan branding sebagai sekolah semi militer. Saya datang dan minta ke pihak sekolah berapa serapan yang diterima di akmil atau akpol. Ternyata tidak ada untuk tahun lalu, hanya diterima secaba saja. Padahal pendaftarnya banyak dari kabupaten, bahkan provinsi lain," tegas Komisioner KPAI RI, Retno Listyarti, saat melihat langsung kondisi SMA Taruna Indonesa, Rabu (17/7). 

Lalu, apa masukan untuk siswa yang sudah diterima di SMA Taruna Indonesia?

1. KPAI merekomendasikan ke Kemendikbud, perlu ada evaluasi terhadap sekolah berbasis militer

KPAI Pertanyakan Branding SMA Taruna Sebagai Sekolah Semi Militer (ilustrasi sekolah militer) IDN Times/Rangga Erfizal

Retno menerangkan, pihaknya juga menemukan fakta kondisi sekolah yang tidak layak untuk ukuran sekolah asrama. Tidak ada cahaya yang memadai di setiap ruangan, sehingga menyebabkan lingkungan sekolah memprihatinkan.

"Saya cek sekolah, lalu ke asrama, tempat makan. Di sana tidak ada jendela jadi cahaya tidak ada sama sekali. Pengawasan kurang juga dari Disdik, sehingga sekolah ini tidak memadai untuk menjadi sekolah asrama. Kamar untuk siswa juga tidak layak, 1 ruangan. Ada 20 orang sampai 25 orang," tutur Retno menjelaskan. 

Ia menyarankan, perlu ada yayasan untuk mengaudit tidak hanya soal kelayakan sekolah, tetapi tentang keuangan sekolah semi militer itu. Karena orang tua siswa mengeluarkan uang tidak sedikit sebagai biaya masuk ke sekolah ini.

"Untuk pendaftaran dikenakan biaya Rp22 juta. Tiap semester dibebankan Rp3 juta per bulan Rp1,5 juta. Saya juga akan rekomendasikan hasil pengecekan ini ke Kemendikbud. Perlu upaya evaluasi terkait sekolah-sekolah berbasis semi militer," katanya lagi. 

Baca Juga: Cek-Cok Jadi Motif Tersangka Tega Habisi Siswa SMA Taruna Palembang

2. Izin beroperasi SMA Taruna Indonesia habis pada Oktober 2019

KPAI Pertanyakan Branding SMA Taruna Sebagai Sekolah Semi Militer IDN Times/Rangga Erfizal

Retno menilai, kalaupun ada pelibatan tentara dalam kegiatan sekolah, harus mendapat surat resmi penugasan. 

"Saya ke sekolah, katanya ada pendampingan dari TNI, adakah surat tugasnya. Ada gak long march 14 kilometer masuk dalam agenda. Panitianya siapa, penanggung jawabnya siapa, pembinanya siapa. Pengawasan dari dinasnya dan pemprov seperti apa, ternyata sekolah ini akan habis izinnya Oktober. Jadi harus benar, seluruh diperiksa termasuk keuangannya harus di audit," tutur Retno. 

Kegiatan long march sejauh 14 kilometer itu, ia melanjutkan, sangat berbahaya. Apa lagi para siswa baru lulusan SMP yang belum tentu memiliki kekuatan fisik yang sama. Aturan latihan fisik juga ada aturan mainnya.

"Sit up dan push up itu harus ada caranya, long march ada aturannya. TNI ataupun polisi bahkan harus pendidikan dulu tiga bulan baru long march, tidak serta merta disuruh jalan 14 kilometer," sambung dia

3. KPAI dorong evaluasi total SMA Taruna Indonesia Palembang

KPAI Pertanyakan Branding SMA Taruna Sebagai Sekolah Semi Militer IDN Times/Rangga Erfizal

Retno melanjutkan, kegiatan long march yang dilakukan siswa SMA Taruna Indonesia dari daerah Talang Jambe ke sekolah yang terletak di kawasan Sukabangun, sejatinya tidak ada di dalam agenda. Bahkan acara tersebut dilakukan usai penutupan acara.

"Kami akan pelajari dokumen. Tidak ada long march di dalam agenda setelah penutupan acara. Anak itu tidak mungkin tiba-tiba meninggal pasti ada penyebabnya. Saya dorong evaluasi total dan evaluasi prasarana," kata Retno.

Apabila memang terbukti ada kekeliruan, maka izin operasi sekolahnya harus ditarik oleh Kemendikbud. Retno mengatakan dinas akan bertanggung jawab terhadap siswa, jika sekolah tersebut izinnya ditarik.

"Kalau sepintas kami punya catatan, akan kami tembuskan ke Kemendikbud dan Presiden," ujarnya. 

4. KPAI tak tahu ada korban kedua

KPAI Pertanyakan Branding SMA Taruna Sebagai Sekolah Semi Militer IDN Times/Rangga Erfizal

Sebelum meninjau SMA Taruna Indonesia, Retno lebih dulu menjenguk korban penganiayaan kedua, WK. Ia hingga kini masih dalam kondisi kritis usai dianiaya saat MOS SMA Taruna Indonesia. 

Kepada media, Retno mengaku tidak tahu apabila ada korban lain. Ia baru mengetahuinya ketika mendarat di Palembang untuk pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel dan mengecek sekolah Taruna Indonesia tersebut.

"Saya tidak tahu kalau ada yang koma. Saya baru dapat kabar kalau ada korban kedua yang koma di rumah sakit saat (ketika) sampai di Palembang," ujarnya.

5. Kondisi korban WK semakin kritis

KPAI Pertanyakan Branding SMA Taruna Sebagai Sekolah Semi Militer IDN Times/Rangga Erfizal

Menurut Retno Kondisi WK, hingga hari Rabu kemarin belum ada peningkatan. Sedangkan orangtua korban terus-terusan menangis melihat kondisi WK yang bertambah kritis. 

"Tadi saya sudah bertemu orangtua korban. Mereka bercerita saat mengantarkan anaknya ke sekolah, WK dalam keadaan sehat. Saat dikabarkan pihak sekolah anaknya sudah di rumah sakit," ujar Retno

Dari penuturan orangtua korban, ungkap Retno, bahwa korban WK sempat berbincang sebelum dioperasi. WK juga sempat menceritakan proses kekerasan yang diterimanya. Orangtua korban juga sempat merekam pengakuan sang anak sebelum ia tidak sadarkan diri.

"Saat sebelum dioperasi, anak ini sempat berkata dan bercerita. Anak ini mengalami trauma, dan tidak sadarkan diri setelah operasi hingga hari Rabu. Ibunya menangis terus, dan itu saya belum bisa mengorek lebih dalam ceritanya," tuturnya. 

Baca Juga: Tersangka Akui Pukul Kepala Siswa SMA Taruna Pakai Bambu Buntu

Topic:

  • Santi Dewi

Just For You