Muhammadiyah Dorong BPKH Tetap Jadi Lembaga Independen

02 Agu 2025, 08:46 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (dok. Istimewa)

Intinya sih...

Program BPKH harus memiliki nilai guna
Perlu ada perbaikan program keumatan dari BPKH
BPKH harus bisa melahirkan dampak berkelanjutan dari programnya

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga posisi independen Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang menjalankan amanat keuangan umat. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, mengatakan BPKH harus dikelola secara otonom tanpa intervensi dari kepentingan yang tidak berkaitan dengan tugas pokoknya.

Haedar menilai BPKH perlu dijauhkan dari berbagai pengaruh eksternal yang dapat membelokkan fokusnya dalam mengelola dana umat Islam. Menurutnya, kemandirian BPKH sangat krusial agar pengelolaan dana haji dapat berlangsung secara optimal dan akuntabel.

“BPKH harus tetap berpisah dan independen. Dana umat dikelola kuat, tajam, dan tepat sasaran untuk memberdayakan umat,” ujar dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Hal ini seiring dengan isu adanya penggabungan pengelolaan dana haji dilakukan oleh penyelenggara haji. Sebab, DPR sedang merevisi undang-undang haji.

1. Program BPKH harus memiliki nilai guna

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Tunggul)

Ia juga menggarisbawahi, setiap program yang dijalankan oleh BPKH harus memiliki nilai guna yang konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Program yang sekadar bersifat simbolik, menurutnya, belum cukup untuk menjawab tantangan sosial yang dihadapi umat saat ini.

“Harus ada program-program utama atau pilihan untuk memberikan dampak langsung kepada umat,” ucap dia.

2. Perlu ada perbaikan program keumatan dari BPKH

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Daruwaskita)

Lebih lanjut, Haedar mendorong perbaikan menyeluruh terhadap rancangan program keumatan BPKH agar lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ia menekankan perlunya pendekatan yang dimulai dari komunitas sebagai titik sentral pemberdayaan.

“Kita perlu revitalisasi program keumatan yang punya pijakan dan orientasi di komunitas,” kata dia.

3. BPKH harus bisa melahirkan dampak berkelanjutan dari programnya

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Menurut Haedar, peran BPKH seharusnya tidak hanya berhenti pada aspek teknis pengelolaan dana, tetapi juga mampu melahirkan dampak berkelanjutan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan cita-cita keislaman yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat luas.

Haedar menegaskan, dengan menjaga independensi dan transparansi, BPKH dapat membangun sistem tata kelola yang terpercaya. Ia yakin hanya dengan prinsip amanah dan akuntabilitas tinggi, kepercayaan publik terhadap lembaga ini dapat terus terjaga.