Jakarta, IDN Times - Muhammadiyah menyatakan mundur dari keikutsertaan Program Organisasi Penggerak (POP) yang telah diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Muhammadiyah menilai, kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang lolos evaluasi proposal Organisasi Penggerak yang ditetapkan Kemdikbud RI, sangat tidak jelas.
Dalam siaran tertulis, Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno mengungkapkan, Muhammadiyah memiliki 30 ribu satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Namun beberapa tahun terakhir muncul organisasi masyarakat yang sebagian besar baru terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemdikbud, sesuai surat Dirjen GTK tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomor 2314/B.B2/GT/2020.
"Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih POP Kemdikbud RI," terangnya.
Selain itu, Muhammadiyah menilai kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas.
"Tidak jelas karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan, dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," imbuhnya.
Perlu diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Organisasi Penggerak yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode 4. Program ini diharapkan dapat mendorong tercapainya Sekolah Penggerak di Indonesia.
"Waktu itu saya beserta tim menjanjikan bahwa paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berubah menjadi lebih gotong royong. Jadi inilah buktinya," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat meluncurkan Program Organisasi Penggerak, Selasa 10 Maret 2020.
"Sekolah penggerak adalah suatu sekolah yang dapat menggerakkan sekolah-sekolah lain," kata Nadiem memaparkan definisi Sekolah Penggerak secara umum.
Nadiem menjelaskan, keberadaan organisasi penggerak sangat penting di tengah masyarakat. Karena itu, nantinya organisasi penggerak akan dibantu secara pendanaan oleh pemerintah melalui seleksi yang transparan dan adil, guna membantu pemerintah mentransformasi sekolah menjadi Sekolah Penggerak.
Pendaftaran Program Organisasi Penggerak ini telah dibuka sejak 2 Maret hingga 16 Maret 2020, melalui laman resmi yang disediakan Kemendikbud sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id.
Proses seleksi yang nantinya akan dilaksanakan terdiri dari identifikasi kelayakan dengan tinjauan dokumen yang diajukan, evaluasi teknis dan keuangan oleh tim independen untuk menjamin tidak ada intervensi dari pihak dalam dan luar Kemendikbud, serta verifikasi dengan mengunjungi ke organisasi penggerak yang terpilih.
Hasil verifikasi proposal akan diumumkan paling lambat pada 8 Juni 2020 melalui laman Organisasi Penggerak dan surat elektronik.
Hingga Maret, Kemendikbud mencatat sudah ada 3.333 organisasi yang mendaftarkan diri dan 12.159 relawan yang siap membantu membangun pendidikan di Indonesia.
Muhammadiyah sendiri kendati mundur, akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah, sekalipun tanpa keikutsertaan dalam Program Organisasi Penggerak ini.
"Untuk menghindari masalah yang tidak diharapkan di kemudian hari Muhammadiyah juga mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meninjau kembali kriteria tersebut," pesannya.