MUI Kritik Pemberian Calling Visa RI untuk Israel

Anwar mengatakan, berdasarkan alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang mendukung kemerdekaan hak segala bangsa, ia mengatakan Israel tidak layak mendapat dukungan karena telah menjajah Palestina.

"Kita tahu bahwa negara Israel itu adalah negara penjajah yang telah teramat banyak melakukan tindakan yang sangat-sangat bertentang dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga rakyat Palestina yang merupakan saudara kita yang setia telah kehilangan tanah airnya dan kehilangan kedaulatannya sebagai individu," ujarnya.

Anwar melihat pemerintah sangat ingin supaya para investor dari Israel datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Namun ia meminta jangan karena alasan ekonomi, Indonesia lalu mengorbankan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi selama ini.

"Kita harus tumbuh dan berkembang serta maju menjadi bangsa yang memiliki prinsip yang harus diketahui dan dihormati orang. Dunia harus tahu bahwa kita ini adalah bangsa yang memiliki sikap dan pendirian serta integrity. Kita adalah negara yang anti penjajahan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan," katanya.

Dalam keterangannya, Anwar maklum jika kebijakan calling visa diberikan untuk warga negara seperti Afghanistan, Guinea, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria dan Somalia.

"Menurut saya tidak ada masalah karena tidak ada yang dilakukan oleh negara tersebut yang bertentangan dengan konstitusi kita," ucapnya.

Polemik calling visa ini bahkan sempat menjadi trending di Twiiter pada Sabtu, 28 November 2020. Banyak warganet yang bersuara agar kebijakan tersebut dibatalkan. Salah satunya adalah politikus Gerindra Fadli Zon. Dalam cuitannya ia mengatakan kebijakan tersebut mengkhianati perjuangan politik luar negeri Indonesia.

"Harus dibatalkan sesegera mungkin. Selain bertentangan dg konstitusi jg melukai umat Islam di Indonesia. @Menlu_RI," tulis Fadli Zon.