MUI Soal Wadas: Aparat Harusnya Lembut, tapi Berubah Jadi Monster

10 Feb 2022, 13:57 WIB

Anwar Abbas, Waketum MUI. IDN Times/Siti Umaiyah

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyayangkan adanya kerusuhan di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah antara masyarakat dengan polisi.

Anwar mengingatkan, filosofi pembangunan harus menguntungkan masyarakat, bukan kelompok tertentu.

"Tapi karena dalam pembangunan waduk dan tambang batu adesit di desa Wadas, Purworejo ini ada dua kepentingan besar yang berhimpitan, yaitu kepentingan rakyat dan pemilik kapital, maka penanganannya harus super hati-hati. Karena tentu di dalamnya banyak pihak yang terkait," ujar Anwar dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).

Oleh karena itu, Anwar meminta kepada semua pihak untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Bukan justru dengan menurunkan ratusan aparat.

"Jangan dengan mengedepankan security atau power approach, tapi dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog, agar semua pihak merasa enak dan merasa perlu untuk menyukseskan pembangunan tersebut," katanya.

1. Menurunkan aparat hanya akan membuat warga terintimidasi dan takut

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas (youtube.com/Official TVMUI)

Anwar menambahkan, menurunkan aparat dengan senjata lengkap atas nama pengamanan hanya akan membuat warga takut dan merasa terintimidasi. Bahkan, aparat juga menangkap sejumlah warga yang dianggap melakukan provokasi.

"Hal ini kalau kita lihat dari perspektif konstitusi, di mana pemerintah ditugaskan untuk melindungi rakyat dan mengedepankan musyawarah mufakat, ternyata pada kenyataannya dalam kasus yang terkait dengan pembangunan waduk Bener dan pertambangan adesit di Desa Wadas Kabupaten Purworejo ini, musyawarah tersebut belum terlaksana dengan baik," ujarnya.

Dia mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila, pemerintah dan aparatnya diharuskan untuk melindungi rakyat dengan lembut. Bukan justru sebaliknya.

"Tapi yang terjadi malah sebaliknya, sehingga tindakan yang seperti ini dalam bahasa buku bisa dimasukkan ke dalam kategori terror by the state. Di mana yang melakukan dan menciptakan teror dan ketakutan di tengah masyarakat itu bukanlah individu dan atau jaringan teroris, tapi adalah negara tempat di mana mereka sendiri tinggal," ucapnya.

"Hal ini tentu jelas sangat kita sesalkan dan sangat tidak kita inginkan, karena dalam hal ini negara yang semestinya menampakkan sosok yang lembut dan mengayomi, tapi wajahnya malah sudah berubah menjadi monster," sambungnya.

2. Mahfud MD: Suasana mencekam di Wadas tak benar, situasinya kondusif

IDN Times/Galih Persiana

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menggelar rapat koordinasi bersama pejabat utama Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro, Kabinda Jateng, dan sejumlah pejabat terkait.

Rapat tersebut untuk mengonfirmasi suasana mencekam yang dikabarkan sedang terjadi di Desa Wadas. Setelah rapat koordinasi, Mahfud mengklaim, telah mendapat informasi yang valid.

"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan suasana mencekam di Desa Wadas pada Senin kemarin, tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial, karena Wadas dalam keadaan tenang, terutama sekarang ini," ujar Mahfud dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).

"Situasi dan kondisi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo saat ini normal dan kondusif," tegas dia.

3. Warga yang ditangkap polisi sudah dibebaskan

Menkopolhukam RI, Mahfud MD (Twitter.com/mohmahfudmd)

Mahfud menyebut, puluhan warga yang sempat ditangkap polisi saat ini sudah dibebaskan dan tidak ada korban dalam kerusuhan tersebut.

"Pada proses pengamanan kemarin, memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tapi itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat yang terlibat pro dan kontra atas rencana penambangan, dan Polri hanya langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antar-warga," ucap dia.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pemerintah akan tetap melakukan pengukuran tanah di Wadas untuk membangun proyek bendungan. Pengukuran itu akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan, dengan pendampingan pengamanan yang terukur, melalui pendekatan persuasif dan dialogis," kata dia.