MUI Sumbar Tolak Penutupan Tempat Ibadah Saat PPKM

09 Jul 2021, 18:20 WIB

Iluatrasi umat muslim melaksanakan shalat Idul Adha (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/pras)

Padang, IDN Times - Meski mendukung pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, namun Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat (MUI Sumbar) menolak penghentian aktivitas ibadah di masjid maupun musala.

Menurut Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, agama seharusnya tidak dipandang sebagai penghalang. Tempat ibadah bisa menjadi sentra edukasi masyarakat agar bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Kafe-kafe bisa beroperasi 25 persen, mal bisa 25 persen. Kafe malah untuk pergi ngobrol, sulit jaga jarak. Di masjid, orang tidak ngomong satu sama lain dan kehadiran cuma sebentar, masa dilarang. Agama jangan sesekali dipandang sebagai penghalang. Itu adalah salah satu ikhtiar kita menghadapi pendemik ini,” kata Gusrizal, Jumat (9/7/2021).

1. Cukup berikan penekanan soal prokes

ilustrasi warga menggunakan masker (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Gusrizal menambahkan, PPKM merupakan bagian dari ikhtiar untuk mengakhiri pandemik. Walau demikian, berbagai ibadah seperti salat Idul Adha mendatang nanti seharusnya tak dilarang. Pemerintah cukup memberi penekanan agar protokol kesehatan selama pelaksanaan salat Idul Adha diterapkan dengan ketat.

“Umat Islam terkadang merasakan ketidakadilan ketika kebijakan salat berjemaah dilarang. Apalagi melihat pusat-pusat perbelanjaan tetap ramai. Ini menunjukkan jika pemerintah tidak konsisten menegakkan aturan. Sejak awal MUI Sumbar sudah sepakat dan mendukung upaya pemerintah mengendalikan pandemik, tapi kebijakan pemerintah jangan sampai membuat keluh kesah masyarakat," ujarnya.

2. Hari kedua PPKM di Padang belum optimal

Default Image IDN

Hari kedua PPKM Mikro di Kota Padang berlangsung normal dan tidak ada penyekatan apa pun. Warga tetap melakukan kegiatan seperti hari biasanya. Bahkan, penerapan protokol kesehatan pun juga belum maksimal.

Masih longgarnya penerapan PPKM mikro diakui Wali Kota (Wako) Padang, Hendri Septa. Menurutnya, tak semua warga mengetahui dan paham bagaimana PPKM Mikro berjalan. Namun menurut Hendri, PPKM MIkro tidak membatasi aktivitas di rumah ibadah.

“Inilah saatnya kami memberitahu. Jadi hari ini dan besok, kita sosialisasikan. Kita arahkan dan beritahukan tempat ibadah diperbolehkan di seluruh Sumatra Barat. Pengurus masjid, gereja, dan wihara, menjaga ketat dan harus protokol Kesehatan,”ujar Hendri Septa.

3. Sumbar siapkan asrama haji menjadi tempat isolasi mandiri

Ilustrasi Ruang Isolasi Mandiri COVID-19. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Tingginya angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kembali mempersiapkan tempat isolasi. Salah satunya di Asrama Haji Padang.

"Kita sudah koordinasikan untuk menjadikan Asrama Haji sebagai tempat isolasi mandiri agar mudah diawasi, tidak seperti isolasi di rumah pasien," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.

Selain itu, Pemprov kata Audy juga berkoordinasi dengan enam penyalur oksigen di Sumbar untuk memastikan kebutuhan bagi pasien COVID-19.

"Sekarang ketersediaan oksigen di Sumbar masih mencukupi. Kita juga sudah mendapatkan komitmen dari enam perusahaan penyalur untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus," ujarnya.

Sementara itu, angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit di Sumbar masih cukup aman di angka rata-rata 60 persen. Hanya Kota Padang Panjang dengan BOR mencapai 95 persen.

“Kita juga meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk vaksin, karena dari alokasi 820 ribu dosis yang dikirimkan ke Sumbar telah terpakai 784 ribu atau sekitar 95 persen. Antusiasme masyarakat untuk vaksin cukup tinggi, kami butuh dukungan untuk ketersediaan vaksin ini," tutup Audy Joinaldy.