Mungkinkah Menteri Agama Non-Muslim? Ini Kata Kubu Jokowi dan Prabowo

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Lena Marayana Mukti mengatakan tidak ada salahnya dengan menteri agama dari kalangan non-Muslim. Tetapi saat ini belum ada memungkinkan kursi tersebut diisi dari kalangan selain Muslim.

Alasannya, kata Lena, karena mayoritas di Indonesia adalah penduduk Muslim, sehingga menteri agama umumnya diambil dari kalangan Muslim.

"Mengingat pasti nanti ada kritik dari masyarakat bahwa mayoritas penduduk di negeri ini kan muslim, tentu menteri agama harus yang berasal yang mayoritas. Dan itu biasa saja terjadi. Di luar juga begitu kan," kata Lena saat dihubungi IDN Times, Senin (12/11).

Lena mengatakan meski di kementerian agama sudah ada direktorat khusus yang mengurusi agama-agama besar di Indonesia, tetapi tetap sulit jika menteri agama dijabat dari kalangan non-Muslim.

"Tapi kalau untuk menag (menteri agama) sulit ya, untuk situasi sekarang ini. Rasanya hampir tidak ada lah kemungkinan itu," tutur dia.

Apakah ada kemungkinan Jokowi-Ma'ruf akan memilih menteri agama dari kalangan non-Muslim jika terpilih pada Pilpres 2019? Lena kembali menyebut kemungkinan itu sangat kecil. Sebab, kata dia, Jokowi juga akan memikirkan keinginan publik.

"Ya menurut saya pasti keinginan publik seperti itu (memilih menteri agama dari kalangan Muslim), dan pasti Pak Jokowi akan mendengar keinginan dari publik," kata dia.

"Iya, dan pasti tentu publik akan memilih seperti itu," Lena menegaskan.

Sementara dari kubu Prabowo-Sandiaga, melalui Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo mencontohkan, dari pengalaman berbagai negara seperti di Denmark, ada Menteri Eklesiastikal yang tugasnya mengurusi Gereja Evangelical Lutheran Denmark.

Sejak 28 November 2016 yang menjadi menteri adalah Mette Block, politikus wanita dari Partai Aliansi Liberal. Posisi resminya adalah Menteri Kebudayaan dan Gereja. Ini dua birokrasi kementerian yang dijabat satu orang.

Pendahulu Block adalah Bertel Haarder, politikus kawakan dari Partai Venstre. Haarder menjabat berbagai portfolio menteri sejak November 2001-November 2016. Mulai dari Menteri Urusan Pengungsi, Imigrasi dan Integrasi, hingga Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kerjasama Nordic. Dia merangkap menjadi Menteri Eklesiastikal sejak 2005.

Pada 2015 proporsi pemeluk Kristen Lutheran di Denmark adalah 67,4 persen, Kristen Ortodoks 2 persen, Katolik 1,3 persen, Kristen 7,5 persen, Islam dan Budha masing-masing 0,5 persen.

“Meski secara teoretis setiap warga Denmark berhak menjadi Menteri Eklesiastikal, secara real politik, posisi tersebut selalu dijabat oleh pemeluk Kristen Lutheran. Tidak pernah oleh pemeluk Kristen Ortodoks, Katolik atau agama lain,” kata Dradjad saat dihubungi IDN Times, Selasa (13/11).

Di Argentina juga demikian. Sekitar 76,5 persen warga negara Argentina adalah pemeluk Katolik Roma. Masalah Agama diurusi Kementerian Luar Negeri dan Agama. Di kementerian ini ada Direktorat Jenderal Agama Katolik. Ada juga Direktorat Registrasi, yang mengelola registrasi wajib bagi semua agama dan gereja, selain gereja Katolik yang langsung dikelola Ditjen Agama Katolik.

Menterinya adalah Jorge Faurie, diplomat kawakan beragama Katolik Roma yang menguasai enam bahasa. Individu beragama lain belum pernah menjadi menteri yang mengurusi agama di Argentina.

“Hal serupa juga terjadi di Prancis (Menteri Dalam Negeri), Yunani, India maupun Israel,” ucap Wakil Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Lantas pasangan Prabowo-Sandiaga akan memilih menteri agama dari kalangan non-Muslim? Dradjad mengatakan, belajar dari banyak negara tersebut, Indonesia pun sama. Artinya sebuah pemerintahan akan menyesuaikan dengan kaum mayoritas untuk memilih menteri agama.

“Indonesia juga sama dengan negara-negara di atas, di mana menteri agama dijabat oleh pemeluk agama mayoritas,” ungkap dia.

Dradjad pun menyebutkan di Indonesia memiliki banyak ormas Islam, di antaranya yang terbesar adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Karena itu, dari kalangan ormas tersebut lah menteri agama memiliki peluang besar.

“Mengingat NU adalah ormas Islam terbesar, sebagian besar menteri agama di Indonesia berlatar belakang NU, yaitu 18 kali, dari Muhammadiyah tiga kali,” kata dia.

Jadi peluang menteri agama dari kalangan non-Muslim di Indonesia sangat kecil, ya guys.