Nama SBY Ikut Disebut Dalam Sidang e-KTP

Saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim, Mirwan Amir ditanya oleh Firman Wijaya Pengacara Setya Novanto, apakah proyek e-KTP ada kaitannya dengan pemenangan pemilu tahun 2009. Mirwan menyebut proyek e-KTP merupakan program dari pemerintahan.

"Apa proyek e-KTP ada kaitannya pemenangan pemilu 2009?," tanya Firman.

"Memang itu program dari pemerintahan," jawab Mirwan.

"Waktu itu (pemerintahan) siapa?," tanya Firman.

"Susilo Bambang Yudhoyono," kata Mirwan.

Mirwan juga mengatakan tidak ada intervensi dari SBY pada dirinya secara langsung. Ia sempat mendapat informasi dari Yusnan Solihin soal proyek e-KTP yang bermasalah. Yusnan merupakan agen  produk automated fingerprint identification systems (AFIS) merek Cogent asal Amerika Serikat. Ketika itu, ia bersaing dengan Johannes Marliem yang memiliki produk serupa.  

Mirwan menyarankan Yusnan agar tidak melanjutkan proyek ini. Bahkan, dirinya mengaku pernah menyarankan SBY secara langsung.

"Apakah ada intervensi secara langsung kepada saudara?," tanya Firman.

"Tidak pernah," kata Mirwan.

"Apakah pernah berkomunikasi dengan pemenang pemilu yang tidak disebutkan Pak SBY?," lanjut Firman.

"Tidak pernah, tapi saya mendengar dari Pak Yusnan, program e-KTP ini ada masalah, maka itu Pak Yusnan membuat surat kepada pemerintah, (tim) pemenangan pemilu 2009. Saya bilang kalau tidak baik, jangan dilakukan," kata dia.

"Atas saran dari saudara kepada (tim) pemenangan, bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan?," tanya Firman lagi

"Pernah (menyampaikan saran itu)," kata Mirwan.

"Kepada siapa? SBY langsung?," balas Firman

"Iya," kata Mirwan.

"Di mana (menyampaikan saran itu)?," cecar Firman.

"Cikeas," ungkap Mirwan.
 

Mirwan mengaku sejauh ini dirinya hanya bisa menyampaikan kepada SBY soal proyek e-KTP yang bermasalah. Tetapi, ia tidak mempunyai kekuatan untuk menyetop proyek e-KTP yang sudah menyedot anggaran negara sebesar Rp 5,9 Triliun.

"Tanggapan SBY, bahwa ini menuju pilkada bahwa proyek ini harus diteruskan, saudara sampai menyampaikan ini tidak baik?," tanya Firman.

"Saya hanya sebatas itu aja, posisi saya hanya orang biasa tidak ada kepentingan besar," kata Mirwan.

"Saya tidak memiliki kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini, tapi saya sudah sampaikan atas saran pak Yusnan," lanjutnya.

"Disampaikan di mana?," tanya Firman.

"Kebetulan ada acara Cikeas, kami bicara sekilas saja, paling tidak sudah disampaikan," tutur dia.

Kuasa hukum Novanto yang lain, Maqdir Ismail, enggan membahas mengenai adanya keterlibatan Partai Demokrat dan SBY dalam proyek e-KTP. Walaupun Mirwan menyatakan secara jelas, proyek tersebut terjadi ketika Presiden ke-6 itu berkuasa.

"Enggak usah lah. Enggak usah ngomong itu," kata Maqdir yang ditemui saat jeda istirahat di Pengadilan Tipikor. 

Menurut dia, proyek e-KTP itu sesungguhnya baik karena merupakan proyek nasional untuk mengintegrasikan identitas rakyat Indonesia. Konsep itu bahkan sudah terbersit sejak puluhan tahun lalu. 

"Ini bukan proyek (di bawah kepemimpinan) siapa. Ini proyek demi kepentingan bangsa ini kok, kalau yang sepanjang selama ini benar," tutur dia.