Nasib RUU Perampasan Aset, Wamenkum: Inisiatif dari DPR Tanya ke Baleg

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan, Komisi III masih menunggu perintah pimpinan DPR untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Perampasan Aset, yang dijanjikan dibahas setelah KUHAP disahkan jadi UU.

"Pimpinan DPR sudah berjanji kan, kita menunggu KUHAP. Nah, sekarang KUHAP ini sudah ada. Nah, kami di Komisi III itu menunggu. Kalau diberi ya kami kerja," kata Tandra di Gedung DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Tandra menekankan, untuk saat ini Komisi III masih menunggu perintah untuk menindaklanjuti RUU Perampasan Aset. Ia pun menyadari, RUU ini telah menjadi harapan besar masyarakat.

Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset menjadi agenda prioritas Komisi III DPR. Adapun RUU Perampasan Aset masih menggantung di parlemen, padahal sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

"Itu sudah merupakan perintah Presiden dan Ketua DPR. Sehingga itu menjadi prioritas kita. Yang paling penting, karena itu sudah menjadi tuntutan masyarakat," kata dia.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, pihaknya masih fokus untuk membahas RUU tentang penyesuaian pidana. Hal ini menindaklanjuti KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

RUU Penyesuaian Pidana mulai dibahas pekan depan, dan ditargetkan rampung pada masa sidang ini sebelum DPR kembali memasuki masa reses pada awaal Desember 2025.

"Lalu yang saat ini, minggu depan kami akan membahas Undang-undang Penyesuaian Pidana ya namanya. Undang-undang Penyesuaian Pidana yang merupakan turunan apa namanya, tindaklanjut dari KUHP. Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-undang Penyesuaian Pidana," tutur dia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, draf lama RUU Perampasan Aset di era Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo akan diperbaharui kembali. Ia mengatakan, draf RUU Perampasan Aset kini tengah digodok Badan Keahlian DPR.

Dasco mengungkap, perbaharuan ini dilakukan agar revisi tak bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang juga mengatur perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi.

"Jadi begini, draft yang ada itu kan harus update. Kita sudah ada Undang-Undang Perampasan Aset, TPPU, KUHP, Tipikor, dan terakhir KUHAP. Undang-undang tentang bagaimana merampas aset koruptor itu kan juga sebagian sudah diatur di situ. Nah, sehingga itu gak boleh bertabrakan satu dengan yang lain," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Adapun Badan Keahlian DPR RI tengah melakukan sinkronisasi draf RUU Perampasan Aset agar dalam implementasinya berjalan efektif. Sebab, kata dia, UU ini akan rentan apaila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.

"Kalau nanti ada bertabrakan satu sama lain justru nanti rentan. Untuk menjadi celah pada saat menjalani proses hukum. Itu kan sedang dikompilasi supaya nggak bertabrakan satu sama lain. Itu supaya bisa efektif jalan. Tujuannya sih supaya jalan, bukan tujuannya nggak jalan," kata Dasco.