Ngaku Cucu Menteri, Pemilik Yayasan Ancam Kepala SPPG Datangkan Polisi

16 Mar 2026, 22:55 WIB

Dini Suciatiningrum

Ngaku Cucu Menteri, Pemilik Yayasan Ancam Kepala SPPG Datangkan Polisi

Ilustrasi - SPPG UNISA Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Intinya Sih

Dua Kepala SPPG Ponorogo melapor ke BGN karena dugaan pemotongan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dari Rp10 ribu menjadi Rp6.500 per porsi oleh yayasan pengelola.
Keduanya mengaku mendapat tekanan dari pihak yayasan yang disebut berpengaruh, bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak mengikuti perintah dalam pengelolaan dapur MBG.
Hasil inspeksi BGN menemukan kondisi dapur tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan, sehingga operasional dua dapur MBG di Ponorogo resmi dihentikan sementara.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Dugaan pemotongan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terungkap, setelah dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Ponorogo, Jawa Timur, mengadukan persoalan yang mereka alami kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang.

Kedua kepala SPPG tersebut mendatangi Nanik hingga ke Blitar, Jawa Timur, akhir pekan lalu, saat Nanik kegiatan sosialisasi dan evaluasi program MBG berlangsung. Mereka datang untuk meminta perlindungan setelah mengalami tekanan selama mengelola dapur MBG dari pihak pemilik yayasan yang mengklaim sebagai cucu seorang menteri.

“Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

1. Yayasan pangkas anggaran

SPPG Tambolaka ini kita memanfaatkan petani lokal, peternak, dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk program MBG. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Dua kepala SPPG tersebut adalah Rizal Zulfikar Fikri, Kepala SPPG Ponorogo Kauman Somoroto, dan Moch. Syafi’i Misbachul Mufid, Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet. Keduanya mengelola dapur MBG di bawah Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.

Dalam pengaduannya, keduanya menyebut anggaran bahan pangan MBG yang seharusnya Rp10 ribu per porsi, diduga dipangkas yayasan. Dari anggaran yang ditetapkan BGN tersebut, mereka hanya diperbolehkan membelanjakan sekitar Rp6.500 per porsi.

Kondisi itu membuat kepala SPPG kesulitan menyediakan menu yang layak bagi siswa penerima manfaat. Bahkan, keduanya mengaku harus menutup kekurangan biaya dari uang pribadi, agar makanan tetap pantas disajikan kepada siswa.

“Mau gak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” kata Mufid, sambil terisak.

2. Kepala SPPG mengaku dapat tekanan

Ilustrasi: Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)

Selain dugaan pemotongan anggaran, kedua kepala SPPG juga mengaku mendapat tekanan dari pihak yayasan yang menaungi dapur MBG tersebut. Yayasan itu bahkan disebut mengaku dimiliki cucu seorang menteri.

Menurut Nanik, kedua kepala SPPG bersama Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan kerap ditekan dan ditakut-takuti akan didatangkan polisi atau pengacara, jika tidak mengikuti kemauan yayasan.

Menindaklanjuti laporan itu, Nanik langsung menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro bersama Tenaga Ahli Utama Waka BGN bidang Media Hanibal Wijayanta dan tim, untuk melakukan inspeksi langsung ke dapur SPPG di Ponorogo.

3. Dapur tidak memenuhi SOP

Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)

Dari hasil sidak, tim juga menemukan kondisi dapur SPPG yang tidak memenuhi standar operasional. Beberapa bagian dapur terlihat kotor, lantai mengelupas, dinding berjamur, serta ruang pemorsian yang tidak layak.

Melihat temuan tersebut, Nanik memerintahkan agar operasional kedua dapur tersebut dihentikan sementara.

“Hentikan! Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan,” ujarnya.