Nico Siahaan Bantah PDIP Pakai Dana Korupsi Bupati Cirebon untuk Acara

01 Des 2018, 00:15 WIB

(Anggota DPR Komisi I Nico Siahaan) www.instagram.com/@junicosiahaan

Jakarta, IDN Times - Setelah pemberitaan mengenai dirinya dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar luas di media pada hari ini, Nico Siahaan memberikan klarifikasinya. Mantan presenter kuis itu menegaskan ia tidak terkait sama sekali dengan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Bupati non aktif Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Sunjaya ditangkap oleh lembaga antirasuah pada (25/10) lalu karena diduga kuat telah melakukan jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon. Ketika terjaring dalam operasi senyap, penyidik KPK menemukan uang tunai Rp100 juta. Sunjaya pun kini sudah ditahan oleh KPK dan kasusnya akan disidangkan.

Menurut Nico, Sunjaya memang memberikan bantuan pada acara kepemudaan senilai Rp250 juta. Bantuan itu diberikan di rapat terbuka bersama panitia acara kepemudaan. Namun, ia mengaku tidak tahu kalau uang itu bersumber dari fee proyek di Kabupaten Cirebon.

"Kalau kami tahu itu dana fee proyek, pastinya tidak akan kami terima. Saat kami tahu SUN (Sunjaya) bermasalah, dana tersebut tidak kami pakai," kata Nico melalui keterangan tertulis pada Jumat (30/11).

Lalu, apakah itu berarti PDI Perjuangan tetap menggunakan dana tersebut untuk kegiatan Sumpah Pemuda di JI Expo, Kemayoran?

1. Dana dari Sunjaya tidak dipakai untuk kegiatan PDIP usai ada peristiwa OTT

(Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra) www.instagram.com/@kangsunjaya

Nico menjelaskan begitu ramai ada pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati non aktif Sunjaya Purwadisastra, panitia memutuskan untuk tak menggunakan dana dari mantan petinggi di TNI tersebut. Sunjaya diketahui menyumbang Rp250 juta ke PDI Perjuangan dan digunakan untuk modal menggelar acara peringatan Sumpah Pemuda pada (28/10) lalu.

"Setelah Sunjaya kena OTT KPK, dana itu kami amankan dan tidak digunakan untuk kegiatan kepemudaan. Panitia memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut ke KPK," kata Nico malam ini.

Uniknya walau sudah menduga kuat dana yang disumbangkan Sunjaya bermasalah, panitia acara itu baru mengembalikannya ke lembaga antirasuah pada Kamis (29/11). Di hari yang sama, Nico memenuhi panggilan dari penyidik KPK.

Di acara Sumpah Pemuda itu, Nico didaulat sebagai ketua panitia.

2. Nico membantah ada kaitan dengan kasus jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon

(Mantan presenter Nico Siahaan) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Nico juga membantah terlibat dalam praktik jual beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Namun, ia mengaku memang kenal dengan Sunjaya.

"Kalau sesama kader memang kenal. Tapi saya gak pernah berhubungan (berkomunikasi). Lha nomor ponsel saja saya gak tahu kok," kata dia berdalih.

Nico menjelaskan ketika panitia menerima dana bantuan dari Sunjaya, mereka memang tidak bertanya sumber dananya.

"Kalau kami tahu itu dana fee proyek, pastinya tidak kami terima. Pas kami tahu SUN (Sunjaya) bermasalah, dana itu tidak kami pakai," tutur Nico.

Namun, KPK justru menduga sebaliknya. Dana dari Sunjaya diduga sudah dipakai untuk kegiatan Sumpah Pemuda pada (28/10) lalu.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut panitia acara Sumpah Pemuda PDI Perjuangan telah mengembalikan uang sebesar Rp250 juta ke KPK.

"KPK menemukan indikasi sumber dana itu terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara," kata Febri melalui keterangan tertulis hari ini.

3. Nico mengakui tidak tahu sumber dana yang disumbang Sunjaya berasal dari fee proyek

(Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Nico juga mengakui panitia tidak bertanya asal sumber dana sumbangan yang diserahkan oleh Sunjaya. Lagipula, panitia tidak pernah memaksa Sunjaya untuk memberikan sumbangan.

"Di PDI Perjuangan, budaya gotong royong sudah terbiasa, di mana sesama kader saling membantu," kata Nico lagi.

4. KPK minta seluruh partai politik benar-benar memegang komitmen anti korupsi

IDN Times/Margith Damanik

Menyadari masih banyak partai politik yang juga kerap menerima dana-dana yang tidak sah dari para kadernya, KPK pun mengingatkan agar mereka menjalankan komitmen anti korupsi yang dulu pernah diteken.

"Oleh sebab itu KPK juga mengundang 16 pimpinan partai politik di konferensi pemberantasan korupsi nanti. Komitmen satu hal, lalu membuat sistem di internal partai politik adalah hal penting yang juga perlu dilakukan ke depan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah menjawab pertanyaan IDN Times pada Jumat malam (30/11) di Plaza Festival, Jakarta.

Selain itu, hal penting yang perlu dilakukan oleh partai politik yakni menyaring dana dan berhati-hati dalam penerimaan dana politik. Tujuannya, agar mereka tidak terjebak dengan menerima dana dari hasil perbuatan korupsi para kadernya.