Nico Siahaan: RUU PDP Harus Rampung Sebelum Pertemuan G20

31 Mei 2022, 20:54 WIB

Junico BP Siahaan saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi dengan tema ‘Mencari Titik Temu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). (IDN Times/Siti Nurhaliza).

Jakarta, IDN Times - Komisi I DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) rampung pada Juli mendatang atau selambat-lambatnya pada November tahun ini.

Anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan optimistis bahwa target penyelesaian RUU PDP pada November itu merujuk pada waktu sebelum pelaksanaan pertemuan G20 dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

Hal itu diungkapkan Nico saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi dengan tema ‘Mencari Titik Temu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Dia beralasan, Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum punya UU PDP. Dikhawatirkan, pada pembahasan agenda soal transaksi keuangan dengan luar negeri yang membutuhkan keamaman data, Indonesia akan menemukan kesulitan.

“G20 nanti salah satu materinya ini, mengenai pergerakan data secara internasional. Nah kalau kita sebagai tuan rumah belum UU PDP, dan kita satu-satunya loh, negara yang enggak punya dari G20," kata Nico.

1. Pentingnya RUU PDP untuk melindungi hak warga

Nico yang merupakan politisi PDIP juga menjelaskan, RUU PDP penting untuk segera disahkan. Menurutnya, dengan adanya aturan tersebut bisa menjamin dan melindungi hak warga negara seperti yang dicantumkan di UUD.

Apalagi belakangan banyak kasus kebocoran data dalam dunia industri digital, dan dengan RUU PDP nantinya diharapkan dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap industri digital.

“Karena sampai sekarang, mana penyelesaian dari kasus-kasus kebocoran data? Enggak ada enclosure-nya, enggak ada ujungnya. Kalau kita bicara masalah kebocoran (data) BPJS, pasti ada yang harus dijaga, karena nanti ada panik. Tapi kita di Komisi I DPR RI juga harus tahu, mana hasilnya? Kami kan juga boleh dikasih tahu sebagai mitra," ungkap Nico.

2. RUU PDP akan mengatur pergerakan data antar negara

IDN Times/Siti Nurhaliza

Nico menjelaskan, RUU PDP ini nantinya akan mengatur mengenai pergerakan data antarnegara. Maka, Indonesia perlu mempunyai aturan hukum yang sama kuat dengan negara tujuan.

“Negara-negara tersebut sudah mengatur perlindungan data pribadi, dan kemudian sudah mempunyai undang-undangnya. Mereka menghargai data-data tersebut dan mau melakukan kerja sama dengan negara-negara yang melindungi data pribadi masyarakatnya."

"Nah bagaimana kita mau bekerjasama kalau kita tidak mempunyai aturan hukum yang sama kuat dengan negara tujuan kita,” ujar Nico.

3. Berharap RUU PDP dapat disahkan Juni

IDN Times/Siti Nurhaliza

Pembahasan RUU PDP sendiri sempat terhenti dalam waktu cukup lama, dan belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR RI mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Nico berharap pada Juni 2022, Komisi I DPR RI dan Kominfo bisa kembali duduk bersama dan segera mengesahkan RUU PDP.

“Harapannya kita bisa duduk kembali, untuk berdiskusi, sekali lagi tidak bisa berdiri satu di ujung kanan satu di ujung kiri, yang satu maunya di bawah Kominfo dan yang satu maunya di bawah badan yang independen. Kita bertemu di tengah, dan berharap ada turun tangan dari Presiden untuk menentukan," kata Nico.

Apalagi G20 sudah di depan mata, kemudian aturan Prolegnas, kata dia, juga sudah di depan mata. Jadi kalau tidak selesai pada Juni mendatang, maka akan berat.

"Ini kita harus mulai lagi dari nol. Kalau kita mulai lagi dar nol saya enggak yakin itu akan selesai pada waktunya sebelum G20,” tegas Nico.