Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta sempat beda berpendapat di hadapan media massa terkait normalisasi dan naturalisasi sungai.
Insinyur hidrolik dan hidrologi Indri Mahardika yang ditemui saat Focus Group Discussion Group di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/1), memaparkan bahwa naturalisasi dan normalisasi berbeda secara pengertian meski tujuannya sama.
Indri memaparkan bahwa normalisasi merupakan sebuah upaya meningkatkan kapasitas air. Menurutnya normalisasi biasanya dilakukan dengan cara membeton. Sementara naturalisasi sebuah upaya untuk mengembalikan sungai ke fungsi alamiah.
"Jadi sebenarnya kita gak harus memilih antara keduanya karena tujuannya untuk mengembalikan fungsi sungainya," jelasnya.
Menurut Indri antara normalisasi dan naturalisasi sama baiknya sehingga pemerintah tak perlu memilih salah satu di antara keduanya. Ia menyarankan agar kedua metode itu dipakai untuk mencegah banjir di Jakarta.
"Kenapa kita tidak menyesuaikan kondisi sungai seperti apa cocoknya pakai apa itu yang kita lakukan jadi tidak harus memilih salah satu dari keduanya," ungkapnya.
Senada dengan Indri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani setuju apabila normalisasi dan naturalisasi diterapkan di ibu kota. Menurutnya, kedua hal itu sama-sama bermanfaat baik.
"Ada sungai yang perlu dinormalisasi dan ada sungai yang perlu dinaturalisasi, jadi ga pilih salah satu," jelasnya.