Novel Baswedan Cs Minta KPK Transparan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan

Yudi mengatakan ada delapan poin yang disampaikan mengenai hasil TWK. Delapan hal itu adalah:

1. Kami minta adalah asil asesmen TWK kami pribadi masing-masing
2. Kertas kerja penilaian lengkap dari BKN yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman/hasil wawancara, analisisnya seperti apa kemudian sarannya Seperti apa dan nama dari asesor Siapa saja.
3. Dasar acuan penentuan unsur unsur yang diukur dalam asesmen tersebut
4. Penentuan kriteria memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat seperti apa indikatornya.
5. Penentuan dan dasar penunjukan dari asesor
6. Data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor, jadi kami ingin tahu apa saja yang diberikan oleh KPK kepada asesor untuk menanyai kami
7. Kertas kerja
8. Berita acara penentuan lulus atau tidak lulus dari pewawancara

Yudi sadar bahwa hal itu bersifat pribadi. Namun, perlu transparan agar TWK ini tidak menjadi polemik. Dia juga masih heran dengan label merah yang ditujukan pada 51 dari 75 pegawai. 

"Kami tegaskan bahwa perjuangan kita untuk tranparansi dan akuntabilitas. Saya sendiri bersedia untuk data saya dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat," katanya.

"Berdasarkan asesmen tersebut, Kepala BKN dan pimpinan KPK telah melakukan tindakan di mana saya mendapat hasil merah. Namun saya tidak pernah mengetahui apa yang dimaksud dengan merah, merahnya seperti apa. Saya (jika) selaku orang yang mendapat nilai merah seharusnya mengetahui seperti apa, dan selanjutnya asesmen ini telah mendapat perhatian masyarakat yang kemudian mereka membela 75 pegawai ini dengan dukungan dari berbagai macam pihak," tambahnya.

75 pegawai gagal tes wawasan kebangsaan berharap agar KPK bisa transparan mengenai hasil tes itu. Menurutnya transparansi itu bakal menyelematakan pegawai saja tapi juga masa depan penanganan korupsi.

"Perjuangan bagi kami belum selesai, masih banyak waktu. Kami bukan hanya untuk menyelamatkan 75 orang, bukan hanya untuk menyelamatkan kinerja KPK, tapi untuk masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini yang tentu perang melawan korupsi butuh waktu yang lama," jelasnya