Jakarta, IDN Times - Ekonom Faisal Basri angkat suara terkait keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menonaktifkan 75 pegawainya lantaran dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dari 75 pegawai tersebut, terdapat nama penyidik senior Novel Baswedan yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk bisa kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan di KPK.
Faisal Basri menyampaikan kegeramannya atas peristiwa tersebut melalui akun Twitter pribadinya (@FaisalBasri).
Dalam rangkaian cuitannya, Faisal Basri mengajak masyarakat untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan menggembosi para oligarki.
Pertama adalah dengan tidak membeli saham perusahaan yang dikuasai oligarki dan sarat dengan praktik KKN. Jika terlanjur punya, maka dia mengimbau untuk menjualnya segera.
"Ya serangkaian tweet itu dari saya dan ini merupakan perlawanan total melawan oligarki," kata Faisal saat dihubungi IDN Times, Selasa (11/5/2021) malam.
Dalam cuitannya tersebut, Faisal juga menyerukan kepada masyarakat untuk mulai memboikot bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para kaum oligarki.
"Terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan," imbuh dia.
Faisal pun mengakui bahwa dirinya siap memulai boikot tersebut dengan menarik seluruh dana yang dia miliki di bank.
"Saya sudah mulai menarik seluruh saldo yang bisa ditarik di satu bank BUMN. Dua bank BUMN lagi menyusul," ucap dia.
Dia pun juga meminta para pengikutnya di Twitter untuk menambahkan upaya-upaya apa lagi yang bisa dilakukan sebagai bentuk perlawanan melawan KKN dan oligarki.
"Hidup kita mungkin akan lebih susah. Namun, tak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Perlawanan harus kita gencarkan sampai presiden melakukan tindakan luar biasa menyelamatkan KPK," ungkap Faisal.
Sebelumnya, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyatakan bahwa penonaktifan dirinya dan 74 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah hal yang sangat keliru dan bermasalah karena dirasa digunakan untuk menyingkirkan dirinya dan pegawai lainnya.
"Jadi penjelasan yang akan saya sampaikan ini bukan hanya soal lulus atau tidak lulus tes, tapi memang penggunaan TWK untuk menyeleksi pegawai KPK adalah tindakan yang keliru," ujar Novel dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Dia mempertanyakan alasan Ketua KPK Firli Bahuri yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 terkait penonaktifannya akibat tak lulus TWK. SK itu diteken Firli Bahuri pada 7 Mei 20221.
"Berkaitan dengan pernyataan pimpinan KPK yang mengatakan bahwa ada 75 pegawai KPK tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tentu kita perlu tahu apa itu TWK dan apa yang menjadi ukuran lulus atau tidak lulusnya?" kata Novel.