Ombudsman: Penegakan Hukum Bagi Pelanggar PSBB Kurang Tegas

Ombudsman juga mengapresiasi langkah kepolisian yang melakukan penegakan hukum bagi pengendara kendaraan umum atau pribadi yang melanggar aturan social atau Physical Distancing.

Namun, guna mengurangi jumlah pelanggaran di PSBB tahap kedua dan berikutnya, Ombudsman Jakarta Raya mendorong agar sosialisasi sanksi pidana kepada para pelanggar aturan bisa lebih digalakkan.

"Agar warga juga menjadi lebih sadar bahwa polisi memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi pidana jika mereka membandel," kata dia

Teguh mengatakan Ombudsman juga menyoroti minimnya pengawasan di pasar yang masih beroperasi serta pada kawasan permukiman.

"Sudah seharusnya Pemprov DKI mengerahkan 5.000 anggota Satpol PP mereka untuk secara aktif mengawasi pasar yang masih beroperasi dan melakukan pengawasan di lingkungan permukiman secara bergilir,” katanya.

Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya warga yang memilih belanja secara langsung ,walau pun disediakan fasilitas belanja secara daring. Serta kerusuhan warga di Pulo Gadung beberapa waktu lalu.

Ombudsman Jakarta Raya juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih tegas menindak perusahaan yang masih beroperasi selama PSBB padahal tidak dikecualikan.

Serta mendorong agar perusahaan yang dikecualikan bisa lebih mengikuti protokol kesehatan COVID-19.

“Ketegasan tersebut termasuk terhadap 219 perusahaan yang tidak dikecualikan tapi mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk tetap beroperasi," ujar dia.