Ombudsman RI, Lembaga Negara yang Siap Menerima Keluhan Masyarakat

Pembentukan Ombudsman di Indonesia merupakan hasil inisiatif Gus Dur berdiskusi dengan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Antonius Sujata (mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, pada 10 Maret 2000 terbentuklah Komisi Ombudsman Nasional (KON). Antonius Sujata didapuk menjadi ketuanya.

Ada 3 pokok gagasan pembentukan KON. Pertama, melalui peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan dan bebas KKN.

Kedua, pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi.

Ketiga, dalam penyelenggaraan negara khususnya oleh pemerintah, wajib memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Sejak diterbitkannya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ombudsman yang semula berbentuk komisi menjadi lembaga negara. Tidak hanya itu, kelembagaan Ombudsman diperkuat lagi dengan terbitnya UU 25/2009 tentang pelayanan publik dan UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Pondasi sejarah sebagai landasan pembentukan lembaga independen ini sangat disadari oleh insan Ombudsman Indonesia. Core business atau aktivitas utama ORI adalah menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik, yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Konsekuensi logisnya, setiap insan Ombudsman wajib memiliki jiwa melayani dan peduli akan masalah yang dialami masyarakat.

Diperkuatnya kelembagaan Ombudsman dari KON menjadi ORI, menurut Prof. Saldi Isra, juga mempengaruhi kekuataan lembaga yang saat ini telah memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Saldi, di bawah Keppres Nomor 44 Tahun 2000, KON hanya berfungsi sebagai pengaruh (magistrature of influence) bukan pemberi sanksi (magistrature of sanction). KON tidak dibekali atau tidak membekali diri dengan instrumen pemaksa (legally binding/su poena power). Walaupun dalam beberapa penanganan laporan, pengaruh Ombudsman tetap sangat kuat.

Menurut Saldi Isra, hal tersebut karena figur Ombudsman saat era KON memiliki track record yang baik, sehingga benar-benar dapat dipercaya integritas, kredibilitas, dan kapabilitasnya.

Rekomendasi Ombudsman saat KON tidak mengikat, namun demikian bukan berarti dapat diabaikan begitu saja oleh penyelenggara negara yang dilaporkan. Ombudsman memiliki mekanisme pelaporan kepada DPR RI.

Untuk laporan-laporan yang signifikan dan krusial, melalui mekanisme yang ada, DPR RI juga dapat memanggil pejabat publik atas tindakan pengabaian terhadap eksistensi dan rekomendasi Ombudsman.

Di bawah UU Nomor 37 Tahun 2008, rekomendasi yang merupakan "mahkota" Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat wajib. Artinya, setiap instansi yang menjadi pihak terlapor, wajib menjalankan rekomendasi Ombudsman. Jika rekomendasi tidak dijalankan, selain dikenakan sanksi administratif, juga merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Bahkan beberapa pengamat hukum menilai, bila presiden pun mengabaikan aturan di dalam UU itu, dapat di-impeachment atau pemakzulan karena telah melanggar sumpah jabatannya, di mana inti sumpah presiden dalam UUD 1945 adalah menjalankan ketentuan UU dengan sebaik-baiknya.

Terkait penanganan laporan juga terdapat perubahan yang fundamental, karena Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki subpoena power, rekomendasi mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi yang menghalang-halangi Ombudsman ketika proses penyelesaian laporan masyarakat.

ORI menjelma menjadi harapan masyarakat yang menjadi korban maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tidak sedikit masyarakat yang datang mengeluh atau melapor ke kantor Ombudsman menangis haru menceritakan kronologi masalah yang dialaminya.

Tidak berlebihan, persoalan pelayanan publik bukan masalah remeh temeh, ia dapat menyangkut hajat hidup orang banyak, keadilan, bahkan masa depan.

Masyarakat yang mengalaminya terkadang terbentur dalam penyelesaian, tidak tahu ke mana akan mengadu. Beban masalah makin menumpuk tatkala pejabat atau institusi yang dianggap menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah justru mengabaikan, sulit ditemui, mengintimidasi dan malah mendapatkan masalah baru.

Dalam ilmu psikologi, orang-orang semacam ini dengan penuh "emosional" akan menumpahkan dan mencurahkan seluruh masalah, plus getirnya upaya yang pernah dilakukan kepada individu-individu yang dipercayanya, walaupun hanya sekedar menceritakan.

Asisten ORI di kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu bercerita pernah mengalami kejadian tersebut. Kelompok masyarakat asal desa pelosok yang mengalami masalah maladministrasi selama bertahun-tahun dan telah berupaya ke berbagai instansi namun diabaikan, saat melapor ke ORI, selain dilayani dengan baik, kami dengan penuh antusias mendengarkan.

Ending-nya, mereka tidak berharap masalah maladministrasi yang dialami ditindaklanjuti oleh Ombudsman, lantaran mereka merasa lega semua keluhannya didengarkan serta dilayani dengan baik.

Eksistensi ORI selama 18 tahun, menjadikannya bagian penting dalam bingkai ketatanegaraan RI. Meningkatnya kepercayaan ditandai dengan jumlah serta kualitas pengaduan dari masyarakat, tidak lantas insan Ombudsman jumawa.

"Kami sadar bahwa pelayanan publik sangat dinamis, saat kondisi pelayanan publik telah membaik, lumrah masyarakat menginginkan yang lebih baik lagi. Karena pelayanan publik hakikatnya adalah kewajiban dari pemerintah sebagai kuasa pengelola dan penikmat fasilitas negara kepada masyarakat yang sejatinya adalah "pemilik" negara," demikian dikutip dari laman www.ombudsman.go.id.

Selain itu, luasnya dimensi pelayanan publik tidak mungkin dijalani secara eksklusif oleh Ombudsman. Butuh partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi serta memperbaiki pelayanan publik. Sinergitas bersama stakeholder lain juga tidak kalah penting untuk mempermudah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.