Jakarta, IDN Times – Situasi di Papua kini sudah kondusif, setelah beberapa minggu terakhir memanas akibat demo anti rasialisme yang dipicu peristiwa di asrama mahasiswa papua di Surabaya, Jawa Timur.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebelumnya mengatakan, Papua berbeda dengan Timor Timur atau Timor Leste, sehingga tidak ada jalan bagi Papua atau Papua Barat untuk menggelar referendum.
Dia juga mengingatkan bahwa Papua pernah menggelar jajak pendapat, dan hasilnya masyarakat Papua ingin menjadi bagian dari NKRI.
"Sudah dilaksanakan satu jajak pendapat, didukung sebagian besar anggota PBB, hingga muncul resolusi yang sah, bahwa Papua dan Papua Barat sah sebagai bagian dari NKRI," kata Wiranto, Selasa (3/9) lalu.
Berdasarkan catatan sejarah, pemimpin Indonesia sudah memperjuangkan seluruh wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI sejak awal negara ini merdeka. Presiden pertama RI, Sukarno, dan tokoh-tokoh pemimpin Indonesia berusaha membebaskan Papua, yang saat Indonesia baru merdeka sebagian wilayahnya masih dikuasai kolonial Belanda, dengan berbagai cara, tidak hanya secara diplomatik tapi juga dengan mengangkat senjata.
Demi merebut wilayah Papua Barat dari tangan penjajah Belanda, Presiden Sukarno menggelar operasi Tri Komando Rakyat (Trikora). Pada 19 Desember 1961, Sukarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Sukarno juga membentuk Komando Mandala.