OTT Dinilai Mendagri Tito Bukan Prestasi Hebat, KPK: Tapi Tetap Perlu

Menurut Febri, KPK telah menerapkan tiga hal yakni pertama, menggagas program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, kedua, mengusulkan agar APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), dan ketiga mencegah di sektor politik, termasuk pendanaan politik. 

"Upaya pencegahan itu dilakukan, selain agar risiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah. Selain itu, yang paling penting, agar biaya proses demokrasi yang tidak murah ini, tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa jauh lebih buruk pada masyarakat," kata Febri semalam. 

Komisi antirasuah, ujar Febri lagi, berharap Kemendagri bisa secara serius menjadi mitra yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah. 

Menurut Febri, dengan adanya OTT terhadap kepala daerah justru memberikan gambaran kepada publik bahwa situasi di sana tidak dalam kondisi baik-baik saja. Justru sering kali ada kebocoran anggaran atau kepala daerah menerima suap untuk memuluskan perizinan tertentu.

Mantan aktivis antikorupsi itu menyebut sejak tahun 2002 lalu, KPK telah menangkap 120 kepala daerah. Namun, hanya 49 atau setara 40,83 persen yang diproses melalui operasi senyap. 

"Jadi, yang perlu dipastikan adalah agar korupsi tidak terjadi, karena di mana pun biaya kontestasi pasti tidak sedikit. Apakah itu kontestasi di daerah atau di tingkat pusat. Seharusnya poin yang digaris bawahi yakni mencegah tindak pidana korupsinya," tutur Febri. 

Pernyataan yang disampaikan oleh Tito terkait OTT terhadap kepala daerah bukan sebuah prestasi sesungguhnya merupakan buntut dari wacana yang ia lempar agar pilkada dilakukan evaluasi ulang. Sebab, pilkada langsung menurutnya membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Namun, untuk merealisasikan tindakan itu, perlu dilakukan analisa dan kajian akademik yang mendalam. 

"Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan pilkada langsung harus dievaluasi," ujar Tito di kompleks parlemen Senayan pada Senin (18/11) seperti dikutip dari kantor berita Antara. 

Menurut Tito, pilkada langsung tidak hanya menyedot banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi juga menguras kocek para calon kepala daerah.

"Bupati kalau gak punya Rp30 miliar, gak akan berani. Wali kota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar pria yang sempat menduduki jabatan sebagai Kapolri itu. 

Maka, tak heran bila para kepala daerah kemudian korupsi ketika sudah menduduki jabatannya. Tujuannya, agar bisa balik modal. 

KPK dinilai Tito melakukan operasi senyap terhadap suatu perkara yang tidak membutuhkan usaha yang besar. 

"Ongkos tinggi itu membuat dia cari balik modal. Sehingga, ya, tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, investigasi, menarget kepala daerah, sangat mudah sekali. Pasti akan korupsi. Jadi bagi saya, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," katanya lagi. 

Gimana menurut pendapat kalian, guys?