Jakarta, IDN Times — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik penyelenggaraan seleksi PPPK Guru 2022 yang saat ini berlangsung.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan masih banyak masalah dalam seleksi pendaftaran PPPK Guru 2022 yang dialami guru di daerah.
Satriwan mengungkap masalah tersebut mulai dari proses pendaftaran hingga diskriminasi pada guru madrasah swasta.
Satriwan menyinggung pelamar prioritas (P1, P2, dan P3) dalam seleksi pendaftaran PPPK Guru.
Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek memberikan prioritas bagi Tenaga Honorer K2 (THK2) lulus nilai ambang batas dalam pendaftaran seleksi PPPK ke-1 dan ke-2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta dalam prioritas 1.
Sementara, pelamar prioritas 2 merupakan semua THK-2 yang belum diangkat menjadi PPPK atau ASN guru, dan belum memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru 2021. Terakhir, pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun.
Sementara di luar kriteria itu, pendaftar PPPK Guru masuk dalam kategori umum.
“Kami dapat laporan dari P2G Kab. Bima, guru madrasah swasta tidak terakomodir dalam pendaftaran guru PPPK. Nah ini mereka sangat kecewa, karena mereka dibedakan dengan guru sekolah swasta, dan kedua mereka dibedakan dengan guru madrasah negeri,” kata Satriwan saat dihubungi IDN Times, Selasa (1/11/2022).
Padahal menurutnya, sekolah madrasah swasta tetap berkorelasi dengan Kemendikbud dan semestinya ikut terakomodir.
“Kenapa guru madrasah swasta tidak? Ini kritikan mereka pertanyaan mereka untuk panselnas termasuk kementerian agama juga,” ucapnya.
Kritik lainnya yaitu kesulitan mengakses pendaftaran untuk mengikuti seleksi PPPK Guru 2022. Padahal, Kemendikbudristek sudah berpengalaman mengadakan seleksi PPPK Guru tahap I dan II pada 2021 lalu.
Satriwan mengaku menyayangkan masih ada kesulitan akses karena kendala teknis. Kesulitan ini sebelumnya juga terjadi pada pendaftaran PPPK Guru di 2021.
“Masih ada yang melaporkan guru-guru tidak bisa membuka akun pendaftaran. Guru non-ASN yang masuk proritas ke-2. Mereka gak bisa mendaftaran mengikuti seleksi ke-3, karena tahapannya berbeda,” ucapnya.
Hal ini disebabkan karena mereka memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda dengan data Dukcapil, meskipun sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan aktif mengajar.
“Dulu kan setelah terdaftar di Dapodik itu otomatis bisa mendaftar. Sekarang mereka harus mendaftarkan ulang melalui sistem PAN RB tapi mereka tidak bisa masuk tidak bisa membuat akun padahal nama mereka ada di Dapodik,” ucapnya.
P2G meminta agar Kemendikbud juga mengakomodir masalah ini dengan Dukcapil Kemendagri untuk memudahkan peserta guru mendaftar.
“Kami meminta koordinasi dengan Dukcapil juga ya. Jadi Dukcapil di daerah itu mestinya membantu rekrutmen PPPK ini,” ucapnya.
Satriwan kemudian menyinggung buruknya koordinasi antara Kemendikbud dan BKN selaku penyelenggara dan panitia seleksi PPPK Guru. Keduanya dinilai seringkali berbeda paham terkait seleksi PPPK Guru.
Dia mencontohkan beda pernyataan antara Kemendikbud dan BKN terkait pendaftaran PPPK Guru. Hal itu dibuktikan dengan masih belum tersedianya layanan pendaftaran PPPK Guru di BKN, padahal menurut jadwal Kemendikbud, pendaftaran telah dibuka.
“Kami melihatnya kekeliruan itu belajar dari pengalaman dan kalau memang tidak siap sampaikan saja ke guru-guru kita. Kami meminta mereka ini menuntaskan dulu koordinasinya secara internal baru menyampaikan pernyataan kepada guru-guru,” tutur Satriwan.