Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Focus Group Discussion (FGD) "Pertemuan dengan Para Ahli terkait Peraturan Perlindungan Anak" di Jakarta, pada Kamis (06/02/2025) (IDN Times/Misrohatun)
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Focus Group Discussion (FGD) "Pertemuan dengan Para Ahli terkait Peraturan Perlindungan Anak" di Jakarta, pada Kamis (06/02/2025) (IDN Times/Misrohatun)

Intinya sih...

  • Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra kini diterima lebih cepat tanpa antre di kantor pos.

  • Penerima yang tidak hadir akan menerima bantuan diantar ke rumah oleh PT Pos Indonesia.

  • Penerima cukup membawa undangan dengan barcode khusus untuk menerima BLT di Kantor Pos.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menerapkan sistem digital untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra. Dengan sistem ini, jutaan keluarga kini tidak lagi harus antre berjam-jam di kantor pos untuk mendapatkan BLT.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, upaya ini adalah bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan kepada para penerima bantuan serta menjamin BLT sampai tepat sasaran, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

"Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (4/11/2025).

1. Bantuan akan diantar ke rumah penerima yang tidak dapat hadir langsung

Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) (IDN Times/Misrohatun)

Meutya juga memastikan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan haknya, termasuk bagi yang tidak bisa hadir sendiri di titik pembagian BLT.

"Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung," tegas Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (2/11/2025).

2. PT Pos diminta beri pelayanan cepat dan penuh empati

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam wawancara cegat dengan wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga akan menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia.

Jumlah penerima bantuan yang besar ini membuat PT Pos Indonesia harus memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk membuat proses menjadi lebih efisien, serta mempercepat layanan kepada masyarakat.

"Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan," jelasnya.

Meutya juga berpesan kepada PT Pos Indonesia memberikan pelayanan yang cepat sekaligus penuh empati kepada para keluarga penerima manfaat.

"Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati," tuturnya.

3. Penerima cukup bawa undangan dengan barcode khusus yang sudah dikirimkan

Penyaluran BLT BBM di kantor pos (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan, PT Pos Indonesia telah bertransformasi dari pengirim surat menjadi perusahaan logistik modern dan penyedia layanan keuangan, termasuk penyalur bantuan sosial pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Haris menjelaskan, dengan sistem yang terintegrasi, penerima bantuan cukup mendatangi Kantor Pos dengan membawa surat undangan dengan barcode khusus yang dikirimkan ke alamat masing-masing dan identitas pribadi untuk menerima BLT.

"Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan," ujarnya.

Editorial Team