Pakar Hukum Pidana Dukung Erick Thohir Blacklist Direksi BUMN Masalah

26 Des 2022, 15:17 WIB

Gedung Kementerian BUMN (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengkaji aturan daftar hitam atau blacklist bagi direksi BUMN yang bermasalah. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendukung wacana tersebut.

Fickar mengatakan, wacana tersebut bertujuan untuk memperbaiki kinerja BUMN.

"Semua langkah untuk perbaikan, saya kira semuanya baik bagus asal terukur. Terukur itu apa umpamanya? Bisa dilihat orang, bisa dikontrol orang, bisa diawasi orang, jadi yang tidak jelimet. Ini arahnya ke sini, orang bisa baca (blacklist) itu artinya membuka akses kepada pengawasan juga pada masyarakat,” ujar Fickar, Senin (26/12/2022).

1. Daftar hitam itu bisa buat pencegahan praktik korupsi

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Fickar menerangkan, direksi BUMN bermasalah masuk dalam daftar hitam juga bisa mencegah praktik korupsi di tubuh perusahaan pelat merah. Sebab, orang akan takut apabila namanya masuk dalam daftar hitam.

“Pencegahannya mestinya ini kan membantu nih, walaupun tidak menjamin 100 persen, tidak ada korupsi digitalisasi itu loh semuanya pakai E, itu kan membantu sebenarnya, lebih cepat pelayanan. Tidak lagi lewat manusia, tapi juga harus tetap bisa diawasi sistemnya,” ucapnya.

Dia berharap, penggunaan sistem canggih untuk mencegah praktik korupsi di BUMN harus diawasi secara berkala. Sebab, bisa saja ada oknum yang saling "bermain" satu sama lain.

“Sehingga tidak terjadi kebocoran. Paling tidak meminimalisir dengan digitalisasi itu, orang tidak lagi berhubungan orang dengan orang, sehingga itu bisa memperkecil terjadinya korupsi,” kata Fickar.

2. Wacana Erick Thohir masukkan direksi BUMN ke daftar hitam

Menteri BUMN Erick Thohir, dalam acara launching Warung Pangan, Kamis (16/9/2021) - (Dok. Kementerian BUMN)

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan para direksi atau komisaris BUMN yang pernah tersandung masalah hukum atau masalah kode etik lainnya tidak dapat kembali untuk menjabat di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Arya Sinulingga menyampaikan keinginan Erick Thohir itu berangkat dari fakta di lapangan yang membiarkan masuknya direksi atau komisaris bermasalah di BUMN.

"Langkah Menteri Erick Thohir melakukan blacklist itu langkah untuk jangan nanti kan kadang-kadang direksi dihentikan, nanti ganti perubahan di pemerintahan atau kementerian bisa masuk lagi," ucap Arya kepada awak media di Gedung Kementerian BUMN, Selasa (6/12/2022).