Pakar Hukum Tata Negara Kritisi 4 Hal soal Amandemen UUD 1945

07 Sep 2021, 22:27 WIB

Xxx

Jakarta, IDN Times - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah mengkaji amandemen UUD 1945. Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyoroti empat hal mengenai rencana amandemen UUD 1945.

Pertama, mengenai waktu, dia merasa heran rencana amandemen UUD 1945 dilakukan pada masa pandemik COVID-19. Padahal, kegiatan kenegaraan hingga pembahasan aturan teknis mengenai pemilu 2024 ditunda, dengan alasan adanya pandemik.

"Nah, ini menjadi menarik kalau kemudian agenda perubahan UUD kok di masa pandemik," ujar Zainal dalam acara webinar Forum Pemred, Selasa (7/9/2021).

1. Sulitnya menggunakan aspirasi publik pada masa pandemik

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar (Dokumen Pukat)

Sorotan yang kedua, menurut Zainal, mengenai aspirasi publik pada masa pandemik. Menurutnya, partisipasi publik selama masa pandemik ini mengalami penurunan di semua level.

"Walau pun adanya daring itu tidak bisa mengganti partisipasi dengan baik," ucapnya.

Zainal mengaku ada trauma terhadap DPR mengenai pengesahan sejumlah undang-undang pada masa pandemik. Seperti UU KPK, UU Minerba, hingga UU Cipta Kerja.

Dalam kesempatan itu, dia menceritakan mengenai sebuah disertasi di Amerika Serikat (AS). Dalam disertasi itu meneliti dengan membandingkan 200 undang-undang di AS yang mampu bertahan lama.

"Itu dia kaitkan kenapa cukup lama, karena partisipasinya, delibrasinya cukup baik, waktu pembahasan yang cukup, lalu diberikan ruang besar perdebatan di parlemen," kata Zainal.

2. Kepentingan amandemen UUD 1945 untuk siapa?

IDN Times/Marisa Safitri

Sorotan ketiga mengenai amandemen UUD 1945 untuk kepentingan siapa? Zainal menyebut ada sejumlah kepentingan. Pertama, dari DPD RI yang menginginkan lebih banyak ruang pada UUD 1945.

"DPD mau lebih berdaya setelah dia nyaris tidak punya apa-apa berdasarkan UUD," ucap Zainal.

Kemudian adanya kepentingan MPR. Menurutnya, MPR ingin memiliki fungsi lain selain sosialisasi empat pilar dan kajian UUD 1945.

"MPR mau lebih bergigi, karena MPR isunya menarik, lembaga yang nyaris tidak ada kerjanya yang isinya cuma dua, sosialisasi dan kajian UUD, tapi menghabiskan uang kalau gak salah Rp600-800 miliar," ujarnya.

3. Ada kepentingan Jokowi soal masa jabatan presiden tiga periode?

Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (20/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Kepentingan lainnya, Zainal melanjutkan, kepentingan masa jabatan presiden tiga periode. Hal itu terlihat dari menurunnya reaksi Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengenai isu ini.

Mulanya, menurut Zainal, Jokowi keras menentang isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan menyatakan "menampar muka saya". Namun, kini pernyataannya lebih kalem.

"Kemudian terjadi penurunan drastis gaya komunikasi presiden soal amandemen, akhirnya lebih banyak menyerahkan kepada MPR, 'silakan MPR, bagaimana MPR'," ucapnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Zainal adalah mengenai substansi dari amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen yang akan dilakukan mengenai pokok-pokok haluan negara (PPHN).

"Soal PPHN ini sebenarnya bukan isu baru, jadi dari 2014 sebelumnya sudah ada pembicaraan, perubahan GBHN apapun bentuknya," katanya.