Pakar Komunikasi Politik Unand: Puan Membuka Jarak Warga Minang-PDIP

04 Sep 2020, 16:26 WIB

Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (Youtube.com/DPR RI)

Padang, IDN Times - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Najmuddin M. Rasul menegaskan, pernyataan yang dilontarkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Puan Maharani, dianggap memperkeruh suasana dan membuka peluang bagi warga Minang untuk berjarak dengan partainya.

Seharusnya kata Najmuddin, Puan tak menyebutkan harapannya terhadap Sumatra Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang mendukung Negara Pancasila. Apalagi jika berkaca pada hasil Pemilu sebelumnya, PDI Perjuangan kurang mendapat dukungan di Sumbar.

Baik Puan maupun seluruh kader PDI Perjuangan seharusnya mencari, dan menerapkan strategi baru agar bisa diterima oleh masyarakat Sumbar. Bukan malah sebaliknya, melontarkan kalimat yang mengundang reaksi beragam dari publik di Ranah Minang.

Pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, warga Sumbar bakal memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Begitu juga dengan dua Wali Kota dan 11 Bupati. Pernyataan Puan yang dianggap blunder itu, menurut Najmuddin berdampak pada perolehan suara calon atau kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan.

1. Tersirat Puan menyampaikan orang Minang anti Pancasila

Hiasan miniatur garuda pancasila dipasang untuk memeriahkan HUT RI ke 75. Dok/ Istimewa

“Baik pernyataan puan soal harapan Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Negara Pancasila, atau pertanyaan dari Megawati yang heran kenapa rakyat Sumbar belum menyukai partainya, itu membuka peluang warga Minang semakin berjarak dengan PDIP,” kata Najmuddin, Jumat (4/9/2020).

Najmuddin menerangkan, dalam ilmu komunikasi politik, bahasa pesan sangat menentukan. Secara tersirat, pernyataan Puan itu menyampaikan atau mengisyaratkan orang Minang anti Pancasila.

Padahal, rekam jejak sejarah Indonesia membuktikan kalau orang Minang kata Najmuddin, punya andil besar dalam seluruh pergerakan. Termasuk juga perumusan naskah Pancasila.

2. Anggap Puan ingin uji hipotesis orang Minang

www.liputan6.com

Najmuddin menilai, pernyataan itu bisa saja sebagai metode bagi Puan ingin menguji hipotesis, kola masyarakat Minang kurang Pancasialis. Padahal jika dirunut kembali sejarahnya, maka akan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Puan.

“Jika Puan minta maaf, itu bagus. Jika tidak juga, ya kembali ke Puan sendiri. Yang jelas, pernyataan itu kemungkinan akan berdampak kepada Paslon yang diusung PDI Perjuangan untuk PIlkada di Sumbar,” katanya.

3. Pernyataan yang bikin heboh

Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (IDN Times/Dimas Fitra Dirgantara)

Publik di Ranah Minang heboh pasca video dan pemberitaan tentang pernyataan Puan itu. Berbagai kecaman datang tak hanya dari netizen, tapi juga para tokoh Politisi Minang yang ada di Jakarta.

Fadli Zon salah satunya. Melalui akun Twitter miliknya, kader Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah jika masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila.

Ada tiga orang Minang yang hebat di belakang perumusan Pancasila dan UUD 1945. Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan H. Agus Salim. Bahkan Bung Hatta menjadi seorang Proklamator.