Pakar: Rencana Penghapusan Koridor I TransJakarta Langkah Konyol

24 Des 2024, 05:30 WIB

Santi Dewi

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo. (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Intinya sih...

Rencana penghapusan TransJakarta koridor I menuai kritik tajam dari pengamat transportasi, Dharmaningtyas.
MRT tidak dapat menggantikan layanan TransJakarta karena tarifnya jauh lebih mahal dan karakteristik pelanggan yang berbeda.
Dinas Perhubungan Jakarta seharusnya menerapkan kebijakan untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi, bukan menghapus layanan TransJakarta koridor I.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Rencana Dinas Perhubungan Jakarta yang bakal menghapus TransJakarta koridor I, rute Blok M menuju ke Kota, usai jalur MRT tahap II rampung dibangun, menuai kritik tajam. Salah satunya disampaikan oleh pengamat transportasi, Dharmaningtyas. Bahkan, Dharmaningtyas menyebut rencana Kepala Dishun DKI Jakarta Syafrin Liputo sebagai sesuatu yang konyol dan tak memahami kondisi di lapangan.

"Bila memahami kondisi atau karakter pelanggan MRT dan TransJakarta, tentu pernyataan itu tidak akan pernah disampaikan. Karakter pelanggan TransJakarta berbeda dengan pelanggan MRT. Baik dari segi aspek sosial ekonomi, tarif hingga pola perjalanannya," ujar Dharmaningtyas di dalam keterangan tertulis pada Senin (23/12/2024) malam.

Maka, keberadaan MRT tidak akan bisa menggantikan layanan TransJakarta meskipun kedua transportasi itu beroperasi di rute yang sama. Di sisi lain, pemberitaan serupa juga pernah terjadi di masa lampau. Ketika itu, TransJakarta koridor I akan dihapuskan bila pembangunan jalur MRT Lebak Bulus-Bunderan HI selesai dibangun.

"Ketika itu, saya langsung protes ke Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan. Dia langsung merespons tidak ada rencana penghapusan rute BRT koridor I karena akan saling melengkapi," katanya menirukan pernyataan Tundjung ketika itu.

Ironisnya, kata Dharmaningtyas, pernyataan serupa malah muncul dari Kepala Dinas Perhubungan Jakarta. Padahal, dia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum menjadi 60 persen pada 2030.

"Menghapus layanan TJ koridor I jelas akan menurunkan jumlah pengguna angkutan umum dan meningkatkan pengguna kendaraan pribadi, terutama sepeda motor," imbuhnya.

1. Tarif kereta MRT lebih mahal dibandingkan TransJakarta

Ilustrasi stasiun kereta MRT. (Dokumentasi PT MRT)

Dharmaningtyas mengatakan pelanggan kereta MRT jelas datang dari kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Hal itu terlihat dari penampilan fisik yang lebih glowing, pakaian yang dikenakan rata-rata bermerek hingga tentengan tasnya.

"Sangat jarang (boleh dikatakan tidak pernah terlihat sama sekali) pelanggan MRT menenteng tas plastik atau tas kresek atau kardus. Sebaliknya, terlalu mudah menemukan pelanggan TransJakarta membawa tentengan tas kresek atau terbuat dari kardus," katanya.

Menurutnya, dari aspek sosial ekonomi saja sangat tidak realistis memindahkan pelanggan TransJakarta ke MRT. Tetapi, bila mereka dipaksa lantaran koridor I dihapuskan maka mereka akan pindah dan menggunakan sepeda motor.

"Ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni," tutur dia.

Poin kedua, tarif MRT jelas jauh lebih mahal dibandingkan tarif TransJakarta. Saat ini saja, tarif Lebak Bulus-Bunderan HI mencapai Rp14 ribu sekali jalan. Sedangkan, naik Transjakarta hanya Rp3.500.

"Seandainya nanti pada 2027 tarif TJ naik menjadi Rp5.000 akan tetap lebih murah dibandingkan tarif MRT dari Lebak Bulus menuju ke Stasiun Kota yang mungkin bisa mencapai Rp30 ribu," ujar Dharmaningtyas.

2. Dishub Jakarta seharusnya cari solusi agar penggunaan kendaraan pribadi pindah naik transportasi umum

Ilustrasi bus Transjakarta (IDN Times/Rochmanudin)

Poin lain yang disoroti oleh Dharmaningtyas yakni bagaimana Dinas Perhubungan Jakarta dapat memindahkan para pengguna kendaraan pribadi sehingga memanfaatkan transportasi umum. Bukan malah menghapus layanan TransJakarta koridor I.

"Kalau menghapus layanan koridor I jelas bukan kebijakan yang cerdas dan itu bertentangan dengan pembangunan MRT itu sendiri yang sejak awal diwacanakan untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi bukan memindahkan pengguna angkutan umum lainnya," kata Dharmaningtyas.

Dinas Perhubungan Jakarta seharusnya mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikaji lebih dari 15 tahun. Misalnya, menerapkan tarif parkir sangat mahal di tengah kota, harga BBM untuk kendaraan pribadi yang tak lagi diberikan subsidi hingga melarang parkir di badan jalan.

3. Menghapuskan TransJakarta koridor I berpotensi menambah kemacetan

Ilustrasi bus TransJakarta (IDN Times/Rochmanudin)

Dharmaningtyas mengatakan koridor I Transjakarta berkontribusi cukup tinggi dalam mengangkut penumpang. Dalam catatannya, per hari koridor I TransJakarta mampu mengangkut 66 ribu orang pada hari kerja.

"Bila 50 persen dari mereka malah memilih kembali naik motor karena tak mampu naik kereta MRT maka itu malah akan menambah keruwetaan lalu lintas Jakarta," kata Dharmaningtyas.

Ia menegaskan rencana penghapusan layanan koridor I TransJakarta adalah suatu kesalahan yang amat fatal. Apalagi jaringan rute koridor I begitu banyak dan luas.

"Pernyataan Kadishub Syafrin Liputo yang berencana menghapuskan layanan TJ koridor I menjadi bukti bahwa Kadishub dan insan dinas perhubungan sendiri tak pernah naik Transjakarta, khususnya di koridor I. Sehingga, para stafnya tidak dapat memberikan masukan yang sesuai realita," tutur dia.