Pakar Ungkap Imbas Buruk jika MK Kabulkan Gugatan Usia Capres-Cawapres
Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mewanti-wanti konsekuensi bagi Mahkamah Konstitusi (MK) seandainya mereka mengabulkan gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait ambang batas usia untuk menjadi capres dan cawapres. Bila hakim konstitusi mengabulkan gugatan tersebut, maka tingkat kepercayaan publik ke MK bakal menurun.
Seandainya itu terjadi, maka Bivitri memprediksi bisa terjadi kericuhan pasca-penghitungan suara di Pemilu 2024. Ia menyebut peristiwa serupa pernah terjadi di depan kantor Bawaslu, usai penghitungan suara Pemilu 2019. Bahkan, akibat kericuhan itu, menyebabkan jatuhnya enam orang meninggal dunia.
"Kan nanti yang memutuskan (terkait sengketa pemilu) itu MK. Bayangkan dulu ketika pemilu diikuti oleh Prabowo dan Jokowi 2019, yang memutuskan MK. MK bilang yang memenangkan pemilu 2019 Jokowi. Maka, kerusuhan hanya terjadi di depan kantor Bawaslu. Setelah itu berhenti karena ketika itu, orang masih percaya kepada MK. Ya, sudah lah MK sudah memutuskan begini," ujar Bivitri ketika berbicara di program Gen Z Memilih by IDN Times, dikutip Senin (16/10/2023).
Sementara, dalam kondisi sekarang, tingkat kepercayaan publik ke MK mulai luntur. Meme dengan tulisan 'Mahkamah Keluarga' sudah bertebaran luas di media sosial. Hal itu lantaran Ketua MK yang mengadili gugatan ambang batas usia merupakan adik ipar Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sedangkan, gugatan tersebut bila dikabulkan maka bisa membuka peluang bagi keponakannya, Gibran Rakabumi Raka untuk menjadi bakal cawapres.
"Ketika pilpres sudah masuk ke putaran hanya diikuti oleh dua pasang, kan nanti yang memutuskan bila terjadi sengketa, adalah MK. Bayangkan ketika MK kini sudah diejek begitu, orang sudah tidak lagi percaya, maka bisa meletupkan konflik-konflik horizontal. Itu yang membuat saya ngeri, kalau MK sudah kehilangan legitimasinya," tutur dia.
Meski begitu, bukan berarti Bivitri mengharapkan bakal terjadi kericuhan paska pemungutan suara. Tetapi, insiden serupa sudah pernah terjadi di negara lain.
1. Alih-alih turunkan batas usia, Bivitri sarankan PSI gugat presidential treshold
Dalam program tersebut, Bivitri memberikan poin penting bila lebih banyak anak muda yang ingin maju dan ikut kontestasi politik, maka yang harus diubah bukan batas usia. Melainkan presidential treshold atau syarat minimal prosentase kepemilikan kursi di DPR atau prosentase raihan suara partai politik untuk bisa mengajukan capres dan cawapres. Saat ini, parpol baru bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden bila memiliki 20 persen presidential treshold.
Satu-satunya parpol yang berhasil mencapai itu adalah PDI Perjuangan. Sedangkan, parpol lain harus berkoalisi dan mengadakan kerja sama politik.
"Sebenarnya kuncinya bukan di batas usia. Kuncinya ada di presidential treshold (PT). Sebenarnya kalau teman-teman, anak muda, PSI atau siapapun yang masih muda ingin mendorong untuk membongkar tembok ini, kuncinya ada di PT. Kenapa kita sekarang harus bernegosiasi soal apakah si A, B, dan C, karena yang bisa mengajukan tiket capres atau cawapres adalah partai atau koalisi partai yang punya 20 persen PT nasional atau kursi 25 persen," tutur Bivitri.
Ia kemudian memberikan contoh, PSI tidak bisa mengajukan capresnya seorang diri. Lantaran ada aturan presidential treshold tersebut.
"PSI harus bernegosiasi dengan partai lain. Sudah negosiasi tapi ternyata kursinya masih belum memenuhi, maka harus negosiasi lagi. Itu sebenarnya yang menurut saya, saat ini yang dimajukan bukan kader-kader terbaik juga," katanya.
Sosok calon pemimpin yang diajukan bukan lantaran mendengarkan pendapat rakyat. Melainkan, kata Bivitri, calon pemimpin yang ditawarkan adalah mereka yang dianggap baik oleh para elite.