PAN Akhirnya Gabung Lagi ke Pemerintah, Bakal Dapat Kursi Menteri?

Viva pun menepis bila disebut sebagai partai yang kerap kali memainkan strategi dua kaki. Menurutnya, setiap parpol berhak mengkritik kebijakan pemerintah. Apalagi PAN juga memiliki wakil yang duduk di DPR. 

"Jadi, semata-mata kami menjalankan fungsi pengawasan saja," tutur dia. 

Viva pun menjanjikan PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan adalah parpol dengan era baru, dan akan menjaga solidaritas dengan parpol lain di koalisi pendukung pemerintah. 

"Tetapi, kan pemerintah juga tidak boleh sama sekali tak dikritik. Semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif harus ada fungsi kritisisme. Kami di parlemen menjalankan fungsi konstitusional, budgeting dan controlling," ungkapnya. 

Kembali masuknya PAN ke koalisi pendukung pemerintah diumumkan Jokowi ketika menggelar makan malam bersama para ketua umum dan sekjen parpol di Istana Merdeka pada 25 Agustus 2021. Di dalam pertemuan itu, Jokowi menyebut PAN sebagai sahabat baru. 

Sementara, ketika ditanyakan kepada Viva apakah ada kursi menteri yang ditawarkan kepada PAN sebagai imbal balik karena sudah kembali ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi, ia menjawab diplomatis. Ia mengatakan jatah kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden. 

"PAN sangat menghormati beliau (Jokowi). Semuanya diserahkan kepada kebijakan Pak Presiden. Ya, ini kami sampaikan karena anak bungsu, saudara baru, tapi yang jelas bukan saudara tiri," tutur dia. 

Ia menegaskan tidak ada kesepakatan politik dan PAN memutuskan belakangan bergabung lagi ke koalisi pemerintah karena ingin melakukan ijtihad politik bagi rakyat.

"Ini kan dalam rangka menebar kebaikan, kebajikan, buat umat dan bangsa," kata Viva. 

Sementara, dalam pandangan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, sudah ada kursi menteri yang disiapkan bagi PAN usai partai itu kembali masuk ke koaliasi pemerintahan.

"Tapi, akan dapat sih (kursi menteri). Buat pemerintah juga bagus kan dengan memberikan kursi menteri ke PAN," ujar Hendri ketika dihubungi IDN Times pada 26 Agustus 2021.

Perkara kursi menteri apa yang akan diisi, akademisi dari Universitas Paramadina itu memperkirakan PAN akan diberi jatah menteri yang semula diisi oleh kalangan profesional. Menurutnya, riskan bila memberi kursi menteri yang sebelumnya diduduki oleh orang parpol. 

"Kan bisa saja yang ditawari menteri di Kemenhub, Kementerian Koperasi dan UMKM, BUMN, atau di bidang ekonomi," tutur dia.

Tetapi, bila dilihat rekam jejaknya, PAN sudah memiliki pengalaman di Kementerian Perhubungan. Sebab, mantan ketumnya, Hatta Rajasa pernah duduk sebagai Menhub pada periode 2004 hingga 2007. 

Menurut Hendri, meski PAN bergabung ke koalisi pemerintahan di tengah-tengah kepemimpinan Jokowi, tetapi mereka memiliki makna strategis. Sikap PAN yang memilih bergabung dengan pemerintah menyebabkan partai oposisi, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sulit mengajukan calon presiden sendiri.

Saat ini, parpol yang mampu melakukan itu dan tanpa berkoalisi dengan partai lain hanya PDI Perjuangan. Mereka memiliki 115 kursi di parlemen. Hal itu sesuai dengan pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen perolehan suara di parlemen atau 25 persen suara pemilu di tingkat nasional. 

"Dengan PAN masuk ke koalisi pemerintahan maka otomatis PKS dan Demokrat tak bisa mencalonkan presiden sendiri. Mereka harus membuat manuver dan lobi-lobi, karena bila menggabungkan suara PKS dan Demokrat saja, suaranya hanya 15 persen," tutur Hendri, menganalisis. 

Situasi akan berbeda bila PAN tetap memilih berada di luar pemerintahan. "PAN, PKS dan Demokrat bisa berkoalisi dan mengajukan calon presiden sendiri," katanya lagi. 

Bila Demokrat dan PKS tidak melakukan manuver, menurut Hendri, maka dua parpol tersebut hanya bisa gigit jari dan tak bisa ikut pilpres 2024. "Karena secara elektoral dua parpol itu masih kurang," kata dia. 

Dalam analisis Hendri, tidak semua elite parpol ditemui Jokowi pada 25 Agustus 2021. Jokowi hanya memanggil parpol yang memiliki wakil di parlemen. Ia menduga pertemuan Jokowi dengan tujuh petinggi parpol ada kaitannya dengan voting yang akan dilakukan di parlemen. 

"Kalau (parpol yang diundang) gak ada di Senayan, kan buat apa juga diundang. Kan gak bisa berkontribusi apa-apa," ujar dia. 

Kini yang jadi tanda tanya apa poin yang dibahas dan membutuhkan voting di parlemen. "Apakah yang mau divoting ini mengenai amandemen UUD 1945, tentang PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), atau ayat baru untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang diikuti memperpanjang masa jabatan DPR, DPD dan MPR, misalnya karena terkait pandemik yang berlangsung," kata dosen Universitas Paramadina itu.