PAN Bantah Minta Pemerintah Sediakan Rumah Sakit untuk Pejabat

08 Jul 2021, 13:14 WIB

Ilustrasi tenaga medis (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) mengklarifikasi pernyataan Rosaline Rumaseuw yang menjadi sorotan sejak Rabu, 7 Juli 2021 lalu. Dalam webinar bertajuk "Persepsi Netizen Terhadap Penanganan COVID-19", Rosaline mengusulkan agar Kementerian Kesehatan membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat. Sebab, mereka yang bekerja atas nama rakyat juga tak memperoleh fasilitas medis karena semua rumah sakit dipenuhi pasien COVID-19.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, dr. Irvan Herman mengatakan apa yang disampaikan oleh Rosaline adalah pernyataan pribadi dan bukan sikap resmi partai. PAN, kata Irvan, tak pernah membahas apalagi mengusulkan agar dibangun rumah sakit khusus pejabat.

"Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit tersebut. Itu usulan perasaan bu dokter Rosaline karena merasa sedih saudaranya John Mirin, anggota fraksi PAN DPR wafat karena penanganannya terlambat di rumah sakit," kata Irvan melalui keterangan tertulis pada Kamis (8/7/2021).

Ia pun menegaskan sikap resmi PAN dalam menghadapi pandemik COVID-19 baik kader mereka di tingkatan eksekutif maupun legislatif harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan karena pandemik COVID-19. "Justru usulan kami adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat," tutur dia berdalih.

"Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu, apalagi dalam situasi pandemik COVID-19 ini," ujarnya lagi.

Pernyataan Rosaline itu sontak membuat geram warganet di media sosial. Mereka mengaku heran dalam kondisi darurat, para politikus pun tak memiliki empati.

Apa saja keluh kesah mereka di dunia maya?

1. PAN mengaku akan terus dukung kebijakan PPKM Darurat

Wakil Sekjen DPP PAN, Irvan Herman (www.instagram.com/@irvanherman)

Irvan memastikan PAN terus mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan oleh pemerintah hingga 20 Juli 2021 mendatang. Salah satu kontribusi nyatanya yakni dengan ikut menyelenggarakan program vaksinasi.

"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari pandemik COVID-19," kata Irvan.

Sementara, melalui akun media sosialnya @dr.rosalinerumaseuw, Rosaline menilai publik sudah buru-buru menghakiminya tanpa mendengar secara utuh penjelasan yang ia sampaikan pada Rabu kemarin di webinar tersebut. Ia mengklaim mengkritik pemerintah terkait penanganan pandemik terutama fasilitas kesehatan bagi pasien COVID-19 yang kini sulit didapat lantaran penuh.

"Pejabat negara harus disiapkan rumah sakit khusus karena kenyataan di lapangan, kami yang langsung menangani sedih. Pejabat negara itu punya akses tapi begitu datang dengan situasi saat ini sangat menyedihkan, tidak ada tempat (untuk merawat), dan semua (duduk) di emperan IGD. Mereka sampai inisiatif membeli kursi roda agar bisa duduk dan dilayani infus," kata Rosaline yang diketik melalui admin di Instagramnya pada Kamis (8/7/2021).

Ia menambahkan pejabat negara ini perlu dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas khusus karena ia bertugas untuk mengurus rakyat dan negara. "Kalau pejabat negara saja bisa terlantar apalagi rakyat biasa. Itu yang menyedihkan," ujarnya.

Di akun media sosialnya itu, Rosaline juga mengklarifikasi bahwa ia bukan anggota DPR atau pejabat. Ia merupakan dokter dan masuk ke dalam partai politik.

2. Tidak pantas dalam kondisi pandemik meminta pemerintah sediakan rumah sakit khusus pejabat

Peneliti Formappi, Lucius Karus (IDN Times/Marisa Safitri)

Sementara, menurut pandangan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, permintaan kepada pemerintah untuk menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat sangat tidak pantas. Pernyataan tersebut dinilainya tidak berempati kepada warga lain yang juga sedang berjuang melawan COVID-19.

"Ini bentuk ketidakpedulian anggota DPR kepada situasi. Saat ini kan sedang dalam kondisi darurat di mana pemerintah sedang memastikan tidak ada lagi korban yang jatuh (karena pandemik). Jadi, seharusnya mereka fokus ke sana, bukan kepada kenyamanan pribadi," ujar Lucius ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, 7 Juli 2021 lalu.

Di sisi lain, ia kembali menyentil anggota DPR yang berulang kali ingin dipandang sebagai kelompok khusus dan pejabat. Padahal, mereka dipilih oleh publik dalam pemilihan anggota legislatif setiap lima tahun sekali.

"Mereka mengabaikan fakta bahwa pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah rakyat dan seharusnya rakyatlah yang lebih tinggi posisinya. Bukan berarti posisi mereka berarti lebih tinggi dibandingkan rakyat," katanya lagi.

Sehingga, dia menilai, anggota parlemen tidak pernah berpikir fungsinya sebagai rakyat. Melainkan ada hierarki layaknya sistem di pemerintahan.

3. Warganet sentil tanpa pejabat, justru rakyat jauh lebih membutuhkan fasilitas kesehatan

Ilustrasi petugas medis yang menangani COVID-19 (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Pernyataan yang disampaikan oleh Rosaline sontak membuat warganet geram. Sebab, pernyataan itu dinilai tidak peka terhadap situasi rakyat yang kini juga kesulitan mencari fasilitas kesehatan untuk pemulihan COVID-19. Belum lagi, tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar COVID-19 ketika merawat pasien.

Sebagian menilai para pejabat justru bisa terpapar COVID-19 karena tak menaati peraturan untuk tetap berada di rumah saja.

Bahkan, usulan itu sempat membuat relawan penanganan COVID-19, Tirta Mandira Hudhi tertawa. Ia sudah dari lama menginginkan agar pandemik segera berlalu, tetapi sulit bila yang diusulkan agar dibangun rumah sakit khusus pejabat.

Ada pula yang mengusulkan agar rumah sakit khusus pejabat dibangun dengan memfungsikan kembali Menara Saidah yang sudah lama tidak digunakan.