PAN Janji Tak akan Ganggu Zulhas Urusan Pemilu, Biar Fokus di Kemendag

16 Jun 2022, 11:59 WIB

Muhammad Lutfi (Mendag selama 1,5 tahun) duduk bersama Zulkifli Hasan yang baru dilantik jadi Menteri Perdagangan pada Rabu, 15 Juni 2022. (www.instagram.com/@mendaglutfi)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, berjanji partainya tidak akan mengganggu sang Ketua Umum, Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, PAN akan membiarkan pria yang akrab disapa Zulhas itu konsentrasi penuh ke posisinya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Zulhas dilantik sebagai Mendag pada Rabu, 15 Juni 2022.

Terpilihnya Zulhas sebagai Mendag bertepatan dengan momentum masing-masing partai politik (parpol) untuk menyiapkan strategi agar memenangkan Pemilu 2024.

"Bang Zul telah menyiapkan semuanya, termasuk membentuk komite pemilu dan langsung diketuai oleh saya. Semua perwakilan kami di daerah hingga di tingkat desa juga sudah membentuk badan pemenangan pemilu. Intinya, kami sudah yakin dengan kerja-kerja kami selama ini," ungkap Yandri kepada media pada Kamis, (16/6/2022).

Ia mengatakan, PAN percaya diri tetap bisa lolos ke parlemen pada 2024 lantaran sudah punya pengalaman serupa di empat pemilu sebelumnya. Kepemimpinan yang berlangsung di PAN, kata Yandri, bersifat kolektif dan kolegial.

"Jadi, kami sudah rela menghibahkan Bang Zulhas dan pikirannya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga di satu sisi konsolidasi partai tak terganggu, begitu pula kinerja Bang Zul di Kemendag (tidak akan terganggu)," tutur dia.

Dengan masuknya Zulhas di Kabinet Indonesia Maju jilid II, maka total sudah ada empat ketua umum parpol koalisi pemerintah yang diberi kursi menteri. Apakah kocok ulang kabinet pada Rabu kemarin semata-mata hanya untuk mengakomodir kepentingan parpol koalisi dan bukan kinerja?

1. Analis nilai kocok ulang kabinet untuk mengakomodir kepentingan parpol koalisi

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) berfoto bersama Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kocok ulang kabinet dengan mengganti dua menteri dan tiga wakil menteri adalah bentuk akomodasi kepentingan parpol koalisi, di samping membentuk kekuatan baru.

"Saya duga, satu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo bisa soft landing pada 2024 karena jelang lengsernya beliau pada Oktober 2024. Beliau tidak ingin menciptakan friksi kekuatan politik, baik di internal koalisi maupun parlemen," ujar Burhanuddin kepada media, Kamis.

Faktor kedua, desain untuk Pemilu 2024. Menurut dia, PAN sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi sejak Agustus 2021, namun belum diberikan kursi di kabinet. Selama ini, bentuk dukungan parpol ke pemerintah direpresentasikan dengan pemberian kursi di kabinet.

"Setelah itu, praktis hanya tersisa PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Demokrat sebagai partai oposisi. Dua partai ini tidak memenuhi syarat untuk menominasikan capres dan cawapres di 2024. Jadi, praktis yang bisa menentukan peta koalisi 2024 adalah partai (pendukung) Presiden Jokowi," katanya.

"Dengan demikian, menjadi mudah untuk memunculkan all President's men," lanjutnya.

Dia menilai, dinamika koalisi pada Pemilu 2024 akan ditentukan di internal parpol-parpol pendukung Jokowi.

2. Istana bantah pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto faktor politik

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini (instagram.com/faldomaldini)

Sementara, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menepis anggapan bahwa penunjukkan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto semata-mata karena faktor politik. Menurut dia, keduanya diberi amanat oleh Presiden Jokowi karena memiliki kemampuan sesuai tantangan yang dibutuhkan.

"Karena adanya kebutuhan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka diperkuat lagi dengan fungsi kerja. Jadi, kami menganggap ini adalah fungsi kerja yang diukur oleh Presiden," ujar Faldo kepada media, Kamis.

Sementara, terkait penunjukan tiga wakil menteri, Faldo mengatakan bahwa ada kebutuhan mendesak di beberapa sektor. Salah satunya Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang dinilai sangat dibutuhkan.

"Misalnya terkait implementasi Omnibus Law dan rencana perbaikan (UU Cipta Kerja), ini kan butuh tenaga lebih," katanya.

Ia menambahkan, mengenai kepemilikan sertifikat tanah milik rakyat juga dibutuhkan tenaga tambahan. Hal itu karena Jokowi menetapkan target dua kali lipat dibanding tahun 2021.

"Sisa waktu ini akan dimanfaatkan dengan optimal. Memang masih ada target yang belum tercapai dan ini akan dikebut," ujarnya lagi.