Pandemik, Kekerasan Perempuan Disabilitas di Papua Barat Kian Parah

Shirley mengatakan sampai saat ini lembaga atau organisasi khusus seperti HWDI di Papua Barat sudah tidak berjalan dengan baik, dan beberapa lembaga yang menangani disabilitas juga sudah menurun hingga kemudian tidak lagi bisa berjalan sesuai fungsinya.

"Maka kami di HWDI ini terkadang tidak hanya melihat tentang perempuan disabilitas, tapi kami melihat semua kondisi disabilitas di Papua Barat, secara khusus Papua Barat, memiliki 12 kabupaten/kota dengan jangkauan yang begitu luas dan anggaran yang begitu tinggi untuk mencapai semua basis-basis di mana ada kondisi-kondisi disabilitas di sana," ungkapnya.

Di Manokwari sendiri, kata Shirley, ada 200 perempuan disabilitas, dan 30 di antaranya mengalami disabilitas berat yang tidak bisa beraktivitas secara bebas atau hanya berada di tempat tidur.

"Ada sekitar 11 atau 12 cacat secara mental yang justru alami kekerasan," kata dia.

Bahkan, menurut Shirley, ada juga kaum disabilitas yang punya masalah kejiwaan mengalami pelecehan seksual berusia di bawah umur.

Upaya penyampaian kebutuhan di Papua Barat untuk isu disabilitas dan perempuan disabilitas, kata Shirley, telah ditempuh, namun belum sampai pada pelayanan transformatif untuk penjangkauan kepada kaum disabilitas dan penanganannya belum sampai tuntas.

"Misalnya kami juga ada sampai kepada membuat laporan ke pada pihak kepolisian ada persoalan, kita membuat laporan pihak polisi mungkin dari disabilitas sering kali terbaikan, tidak diperhatikan sampai diselesaikan, sehingga mereka yang mengalami ini tidak mendapat jawaban dari apa yang mereka butuhkan dari sisi hukum," kata dia.

Shirley menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan tindak kekerasan bagi perempuan disabilitas, mulai dari kepastian hukum yang kurang, sehingga banyak perempuan yang jadi objek kekerasan karena tak ada perlindungan hukum.

Kemudian, masih kurangnya pemahaman hak, penghormatan dan perlindungan pada perempuan disabilitas, sehingga kelompok-kelompok yang seenaknya bisa melakukan kekerasan tanpa adanya efek jera, baik itu orang dekat hingga keluarga.

"Kami sering melakukan pendampingan, tetapi kami butuh secara infrastruktur pemerintah bisa maksimal," ujar Shirley.

Faktor ekonomi selama pandemik dua tahun ini, kata Shirley, juga menempatkan perempuan disabilitas dalam kerentanan, sehingga pasrah dengan keadaan.

Dinas sosial, menurut Shirley, memang memberikan bantuan program bagi kaum disabilitas, namun mereka tak mendapat sesuatu yang berkelanjutan.

"Tidak ada modal mereka bisa bertahan. Disabilitas bukan sekadar objek dan mereka juga punya kemampuan," kata dia.

Karena ketika ekonomi lemah, Shirley menyebut, kaum disabilitas rentan mengalami kejahatan, diskriminasi, dan kekerasan.