Panglima: Pilot Susi Air Terancam Terbunuh bila Pakai Operasi Militer

05 Apr 2023, 23:11 WIB

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono. (www.instagram.com/@puspentni)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono meminta publik untuk bersabar terkait upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrten. Ia mengaku peluang pilot asal Selandia Baru itu terbunuh justru lebih besar bila TNI ngotot menggelar operasi militer. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak segan untuk menembak pilot tersebut seandainya TNI menyerbu dengan operasi militer.

"Apabila saya bebaskan dengan cara militer, saya sudah monitor dari pembicaraan 'nanti, kalau ketemu TNI bunuh saja (pilot Susi Air), tembak saja. Nanti, biar TNI yang dituduh membunuh pilot ini'. Itu pembicaraan yang kami monitor," ungkap Yudo menirukan informasi yang masuk ke pihaknya dan dikutip dari kantor berita ANTARA pada Rabu, (5/4/2023).

Padahal, KKB pernah mengaku bakal menjamin keselamatan Kapten Philip selama ditawan oleh mereka. Bahkan, kata KKB, Kapten Philip diperlakukan dengan baik selama disekap.

Selain mengancam keselamatan Kapten Philip, operasi militer juga berbahaya bagi keselamatan warga sekitar. Padahal, TNI, kata Yudo, memiliki peralatan yang mumpuni untuk menyerbu KKB. Tapi, Yudo harus mengutamakan keselamatan banyak pihak.

"Kalau saya menggunakan operasi militer juga bisa. Melakukan serangan secara militer. Saya punya alat dan prajurit yang profesional untuk itu. Tapi, nanti yang jadi korbannya siapa? Masyarakat pasti," tutur dia lagi.

Lalu, langkah apa yang dipilih oleh anggota gabungan TNI dan Polri saat ini?

1. TNI memilih cara persuasif dan menunggu hasil negosiasi yang dilakukan Pj Bupati Nduga

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ketika memimpin TNI AL latihan militer bersama di Super Garuda Shield 2022. (Dokumentasi Dispenal)

Lebih lanjut, Yudo menjelaskan bahwa pihaknya masih menggunakan cara persuasif untuk membebaskan Kapten Philip. Salah satunya dengan menjalin komunikasi ke tokoh agama, masyarakat dan pemerintah setempat.

Tokoh yang kini diharapkan bisa membuka jalur komunikasi ke KKB pimpinan Egianus Kogoya adalah Plt Bupati Nduga, Namia Gwijangge. Ia meminta Yudo agar bersabar dan mengerem semua tindakan.

"Sebab, bila salah langkah, dampaknya akan lebih besar lagi. Kerugiannya akan berdampak besar bagi masyarakat kita," tutur dia.

2. Panglima TNI tidak memberikan target dalam upaya membebaskan pilot Susi Air

TPNPB-OPM Komando Nasional Umumkan Resmi Photos dan Videos Bersama Pilot New Zealand, Dan Pilot Asal NZ Baik dan sehat. (dok. TPNPB-OPM)

Lebih lanjut, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu menyebut tidak ada target waktu dalam operasi pembebasan pilot Susi Air. Hal itu lantaran kasus yang kini dihadapi adalah penyanderaan. Sehingga, upaya penyelamatan tidak bisa diburu-buru dan dilakukan secara tergesa-gesa.

"Gak ada targetnya harus berapa hari (operasi penyelamatan harus dilakukan). Target kami adalah mereka (pilot Susi Air) bisa dilepaskan dengan selamat dan tidak ada masyarakat yang terdampak menjadi korban," kata Yudo.

Sementara, hingga kini sudah dua bulan Kapten Philip disekap oleh KKB. Pesawat yang dikemudikannya yakni jenis Pilatus Porter sengaja dibakar oleh KKB di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga.

3. KKB ingin Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut dilibatkan jadi mediator pembebasan

TPNPB-OPM Komando Nasional Umumkan Resmi Photos dan Videos Bersama Pilot New Zealand, Dan Pilot Asal NZ Baik dan sehat. (dok. TPNPB-OPM)

Sementara, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM yang berbasis di Australia, Akoubu Amatus Douw, malah menyebut pihaknya ingin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut dilibatkan sebagai mediator antara Indonesia, Selandia Baru, dan KKB.

"Itu posisi kami saat ini. Dia merupakan bagian dari warga kami di Pasifiik. Kami ingin kalian menyelamatkan nyawanya. Kami menghormati nilai-nilai kemanusiaan, HAM bagi semua orang sesuai dengan piagam PBB," kata Akoubu dan dikutip dari stasiun berita ABC News Australia pada 26 Februari 2023 lalu.

KKB juga meminta kemerdekaan Papua sebagai syarat pembebasan Philip di Nduga. Mereka juga menuntut agar Australia dan Selandia Baru agar menyetop ekspor perlengkapan militer ke Indonesia.

Tuntutan agar PBB ikut terlibat sebagai mediator sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Salah satu yang kerap diminta untuk berkunjung ke Bumi Cendrawasih adalah Badan HAM PBB.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan KKB agar melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan karena di dalam video yang beredar, salah satu anggota KKB meminta kepada pemerintah untuk memerdekakan Papua.

"NKRI berdasarkan konstitusi, hukum internasional, dan kenyataan faktual. (Papua) adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil apapun dari NKRI," ungkap Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, dikutip kantor berita ANTARA pada 16 Februari 2023 lalu.